KPK Kritik Lambatnya Sertifikasi Tanah Aset Pemprov Kepri

0
121
Kegiatan KPK di Pemprov Kepulauan Riau. (Dok Istimewa)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Jakarta

KPK mendatangi Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) untuk melakukan monitoring dan evaluasi konflik kepemilikan dan pengelolaan aset di sana. Salah satu yang menjadi sorotan KPK adalah lambatnya sertifikasi tanah yang merupakan aset Pemprov Kepri.

“Rata-rata tanah bersertifikat di Provinsi Kepri baru sekitar 20% yaitu sebanyak 1.087 bidang tanah dari 5.205 total bidang tanah. Progress selama 6 bulan terakhir juga dinilai lambat. Pada Januari 2019 tercatat 1.066 bidang tanah yang telah tersertifikat. Dalam kurun waktu 6 bulan hanya bertambah 21 aset tanah yang tersertifikasi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan mulai Senin (22/7) hingga Jumat (26/7). Menurut KPK, salah satu masalah yang menonjol adalah konflik kepemilikan aset antara Pemprov Kepri, Pemkot Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun dengan BP Batam dan BUMN.

“Beberapa konflik kepemilikan aset antara pemerintah daerah terjadi di antaranya karena proses pemekaran dan proses hibah yang tidak tuntas serta keterbatasan bukti administratif kepemilikan,” ucapnya.

Konflik juga terjadi antara pemda dengan pihak swasta termasuk properti yang bernilai strategis. Dia menyebut masih ada pemda di Kepri yang sertifikasi aset tanahnya di bawah 10%.

Beberapa daerah bahkan masih harus meningkatkan laju sertifikasi aset tanahnya, terutama Pemkot Tanjung Pinang dan Pemkab Lingga, karena masing-masing baru 5,27% dan 9,11% aset tanahnya yang bersertifikat. Namun demikian, ada pemda yang sudah baik. Tercatat Pemkab Natuna telah 43,31% asetnya disertifikat,” ujar Febri.

Dia menyebut sertifikasi aset tanah merupakan salah satu upaya mengamankan aset milik pemerintah. KPK, kata Febri mendorong percepatan sertifkasi tanah lewat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tidak berbayar dari BPN.

“KPK terus mendorong melakukan percepatan sertifikasi dengan memanfaatkan program PTSL tidak berbayar dari BPN atau Kantor Pertanahan,” tuturnya.

Sementara itu, KPK mengapresiasi Pemprov Kepri yang berhasil menarik 46 kendaraan dinas yang sebelumnya dikuasai pihak tidak berhak. KPK juga memuji capaian implementasi sistem monitoring pajak online di Kota Batam.

“Kota Batam menunjukkan adanya peningkatan penerimaan keempat jenis pajak tersebut sebesar 114% per Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

 

Sumber : detik.com