KPK Temukan Uang Ratusan Juta Rupiah Di OTT Labuhanbatu

0
179
Loading...

Buktipers.com – Labuhanbatu (Sumut)

Bupati Labuhanbatu,H.Pangonal Harahap,dikabarkan di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dalam kasus dugaan OTT (Operasi tangkap tangan), Selasa (17/7/2018) sore

Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Ia mengatakan ada lima orang yang dijaring dari OTT hari ini. Dua orang ditangkap di Jakarta, sedangkan tiga orang lainnya ditangkap di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Juru bicara KPK,Febri Diansyah mengatakan, Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap diamankan karena diduga menerima uang suap terkait proyek di dinas PUPR.

“Kami duga uang tersebut diberikan untuk proyek dinas PUPR setempat. Ada penyelenggara negara dan swasta yang kami amankan,” kata Febri di gedung KPK malam ini.

Baca Juga!  Dandim 0209/LB: Sispamkota Sebagai Cerminan Soliditas TNI/Polri

Pangonal diamankan ketika tengah berada di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang sore tadi. Satu orang lain yang diamankan di Jakarta adalah kepala dinas. Sedangkan, tiga orang lainnya merupakan pihak swasta yang dijaring di Labuhanbatu.

Febri mengakui,belum bisa memberikan informasi lebih detail karena tim penyidik masih berada di lapangan.
untuk sementara,KPK amankan uang senilai ratusan juta

Di dalam OTT kali ini, lembaga anti rasuah berhasil menyita barang bukti berupa uang senilai ratusan juta. Bahkan, sebelumnya sudah ada proses pengambilan atau penarikan uang.
Kemudian baru terjadi transaksi ke sana,” kata Febri.

Saat ini, Bupati Pangonal sudah berada di ruang pemeriksaan di gedung KPK. Sementara, tiga orang lainnya diperiksa di Polres Labuhanbatu. Mereka baru diterbangkan ke Jakarta pada esok hari.

Baca Juga!  Tragis, Jatuh Saat Bermain, Bocah 5 Tahun Ditemukan Tewas

Febri menjelaskan saat proses OTT digelar, sama sekali gak ada penolakan dari pihak Bupati.

“Semua berjalan dengan baik prosesnya baik yang di Jakarta atau di Labuhanbatu,” kata dia.

Lembaga anti rasuah memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari lima orang tersebut,termasuk H.pangonal Harahap. (Haposan Sinaga/KPK)

Loading...