KPK Terima Cicilan Pengembalian Kerugian Negara Rp 22 M dari Kasus Proyek IPDN

0
2
Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Dijual Rumah

Jakarta, buktipers.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima cicilan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 22 miliar dari 3 BUMN. Pengembalian uang itu terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek gedung IPDN.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan cicilan pengembalian kerugian itu untuk proyek pembangunan gedung IPDN di wilayah Agam, Sumatera Barat, dan Rokan Hilir, Riau, dari nilai kerugian keuangan negara sekitar sebesar Rp 34,8 miliar dan Rp 22,1 miliar. Saat ini telah disetor melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp 10 miliar dari PT Hutama Karya.

“Untuk proyek pembangunan gedung IPDN di wilayah Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau dari nilai kerugian keuangan negara sekitar sebesar Rp 34, 8 Miliar dan Rp 22,1 miliar, telah dilakukan penyetoran melalui rekening penampungan KPK sejumlah Rp 10 Miliar dari PT Hutama Karya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

Ali menjelaskan, PT Waskita Karya juga telah menyetor Rp 7 miliar ke KPK dari kerugian negara sebesar Rp 27,2 miliar dari kasus proyek pembangunan gedung IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan.

“Untuk proyek pembangunan gedung IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan, dari nilai kerugian keuangan negara sekitar sebesar Rp 27,2 miliar telah disetor melalui rekening penampungan KPK sejumlah Rp 7 miliar dari PT Waskita Karya,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Ali, untuk proyek pembangunan gedung IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara, dari nilai kerugian keuangan negara sekitar sebesar Rp 19,7 miliar, telah dilakukan penyetoran melalui rekening penampungan KPK sejumlah Rp 5 miliar dari PT Adhi Karya.

KPK mengapresiasi sikap kooperatif dari pihak BUMN tersebut melakukan cicilan pembayaran kerugian keuangan negara. KPK masih akan menunggu pelunasan pembayaran kerugian negaranya.

“KPK mengapresiasi sikap kooperatif dari pihak BUMN tersebut yang secara bertahap melakukan pembayaran kerugian keuangan negara. Saat ini KPK masih menunggu pelunasan pembayaran atas kerugian keuangan negara dimaksud,” ucap Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Dudy Jocom yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri sebagai tersangka. Dudy Jocom dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gedung IPDN di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Selain berkaitan dengan perkara Dudy Jocom, KPK juga memanggil 2 orang saksi dari dua kasus yang berbeda. Dua saksi ini adalah Kepala Dinas Sosial Bogor Rustandi dalam kasus dugaan pemotongan anggaran dan gratifikasi yang menjerat Rachmat Yasin dan mantan Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP, Riad Horem, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Bengkalis, Riau.

Kembali ke kasus yang menjerat Dudy Jocom, KPK juga menetapkan dua tersangka lain. Dua tersangka itu ialah Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, Adi Wibowo di kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Sulsel dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko, dalam kasus dugaan korupsi proyek gedung kampus IPDN di Sulut.

KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang. Dudy diduga meminta fee sebesar 7 persen atas pembagian pekerjaan ini.

Dudy kemudian diduga meminta pembuatan berita acara serah-terima pekerjaan 100 persen pada 2011 agar dana bisa dicairkan. Padahal, pekerjaan itu belum selesai.

“Dari kedua proyek itu, diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut. Proyek pembangunan kampus IPDN Sulawesi Selatan Rp 11,18 miliar dan Sulawesi Utara Rp 9,3 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Dudy juga telah terbukti bersalah melakukan tindak korupsi pembangunan gedung Kampus IPDN di Sumbar dan Riau. Dalam kasus itu, Ia telah divonis bersalah di kasus korupsi pembangunan gedung Kampus IPDN Sumbar dan dihukum 4 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.

 

Sumber : detik.com