KPU Tapteng Minta LPSDK Kampanye Pemilu 2019 dari Parpol, Bila Tak Dipenuhi Ada Sanksinya

0
243
Azwar Sitompul SH, membidangi Komisi Hukum KPU Tapanuli Tengah.(foto/job)
Dijual Rumah

Buktipers.com- Tapteng (Sumut)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah meminta partai peserta Pemilu 2019 dan Tim Kampanye Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2019.

Hal ini dimaksudkan agar semua persiapan dan tahapan untuk proses administrasi di KPU Tapanuli Tengah terjadwal sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

“Pada tanggal 2 Januari 2019 batas akhir pukul 18.00 Wib bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah jalan Marison Nomor 7 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, kita harapkan laporan penggunaaan dana kampanye untuk semua Parpol, dan laporan sumber dananya bisa kita terima lengkap sesuai ketentuan,” kata Azwar Sitompul SH, Bidangi Komisi Hukum KPU Tapanuli Tengah di ruang kerjanya, Kamis (27/12/2018).

Permintaan soal laporan LPSDK ini katanya, sebagai satu keharusan yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dia juga berharap, segala bentuk atministrasi untuk persyaratan ini sesegera mungkin untuk dilengkapi, dan secepatnya dilaporkan ke KPU.

Katanya, berikut ini tahapan yang harus dilaksanakan Parpol;

LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019 (Parpol dan Tim Kampanye Pilpres Daerah), disampaikan tanggal 2 Januari 2019 paling lambat pukul 18.00 Wib ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, ddan LPSDK dibuat rangkap 2 asli disertai Softcopy.

Kemudian Jenis Formulir yang harus disampaikan antara lain; Formulir Model LPSDK1 (untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), Formulir Model LPSDK2 (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), Formulir Model LPSDK3 (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab), Formulir Model LPSDK4 (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluran Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah).

Komisioner Bagian Hukum  ini menambahkan, kelengkapan lain seperti Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok, Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah dan Softcopy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, agar dilengkapi.

Azwar juga mengatakan, laporan dana kampanye merupakan satu kesatuan yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), bahkan jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye(LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), apabila salah satu tidak diserahkan, maka ada sanksinya. Yaitu pembatalan pelantikan Caleg terpilih dari Parpol yang tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye,” pungkasnya .(Job Purba)

 

Editor : Maris