“Mahar Pilkada” Adalah Awal KORUPSI..!

0
880
IMG_20170923_131904

Oleh Frans Samosir

BuktiPers.Com – Jakarta (DKI)

Menyikapi akan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018, ada yang paradoks dalam proses Pilkada itu sendiri. Satu sisi, semua partai menyuarakan antikorupsi, proreformasi dan anti suap, namun di sisi lain, muncul isu mahar politik dalam menentukan siapa calon yang diusungnya dalam Pilkada serentak.

Di permukaan, tak satupun partai yang akan mengaku memungut bayaran/mahar dari orang-orang/calon kandidat yang menggunakan perahunya. Namun pada kenyataannya semua calon harus bayar mahal agar mendapat dukungan partai. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mahar tersebut bisa mencapai milliaran rupiah.

Semua partai menyatakan penetapan calon kepala daerah berdasarkan survei. Tapi kapan survei dilakukan, oleh siapa, metodologi dan hasilnya, tak diungkap secara terbuka ke publik. Partai berdalih itu rahasia dan khalayak ramai tak perlu tahu masalah internal. Semua serba tertutup dan hanya orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Semetara dalih itu diciptakan agar semua dapat tertutup dengan rapi.

Hal seperti ini sudah menjadi tradisi dalam penjaringan calon kepala daerah yang aka diusung oleh partai. Dan mengenai bayaran alias tiket perahu bukan menjadi rahasia umum lagi. Hanya saja, para petinggi partai biasanya bersikap munafik alias tidak mau mengakui.

Dari orang-orang yang mengikuti proses pendaftaran menjadi bakal calon kepala daerah, terungkap bahwa partai memungut uang pendaftaran. Ada juga yang mengaku membayar sejumlah dana untuk membiayai survei. Jumlahnya bervariasi untuk setiap partai. Berapapun besarnya, berarti ada yang harus dibayar untuk menjadi calon partai. Bahkan tak jarang terjadi survey tersebut dilakukan di kantor partai yang bersangkutan agar hasil surveynya terlihat begitu mendukung pada calon yang akan diusung. Bahkan isu mahar politik dalam Pilkada segera diklarifikasi partai, seakan tidak pernah ada bayaran apapun.

Praktik ini melukai ekspektasi publik yang merindukan terciptanya sistem politik yang bersih dan akuntabel. Partai diharapkan menjadi lokomotif proses demokratisasi di semua bidang. Ternyata (sesuai pengalaman dari waktu ke waktu) justru partai yang merusak tatanan yang mulai dibangun sejak reformasi, dengan membiarkan sistem mahar menggurita.

Praktik mahar akan menyandera calon kepala daerah, bagaimana pun, kepala daerah akan mengembalikan dana yang dikeluarkannya. Ini akan mendorong munculnya perilaku korup dari kepala daerah. Partai bisa dituduh berperan menumbuhkembangkan perilaku tersebut dengan maraknya sistem mahar dalam memperoleh dukungan.

Hal lain yang sangat paradoks adalah terpusatnya kekuasaan penetapan calon kepala daerah di tangan pengurus pusat. Daerah nyaris tak memiliki kewenangan menentukan sendiri siapa calon gubernur, bupati atau walikotanya. Semua sangat sentral, dan acap kali saat suara daerah berbeda, ada pemecatan bagi pengurus yang dianggap melawan pengurus pusat.

Ini justru bertentangan dengan roh otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah. Pusat dengan sengaja mengurangi kekuasaannya dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Tetapi semangat ini tak muncul di sistem partai, belakangan ini sentralisasi makin kuat. Dominasi pengurus pusat makin menggurita.

Mahar, atau apapun itu namanya, yang merupakan syarat mutlak dari seorang bakal calon kepala daerah kepada partai pengusungnya merupakan awal dari terjadinya korupsi. Karena untuk pengembalian mahar tersebut, tentu sang kepala daerah nantinya akan melakukan segala cara.

Partai politik harus introspeksi diri agar tetap bisa dipercaya publik. Bukan tidak mungkin tersandungnya beberapa kepala daerah adalah dikarenakan upaya pengembalian modal awal sebagai mahar tersebut. Dapat kita lihat, pejabat publik mulai dari level bupati/walikota, hingga level gubernur pun telah ada yang tersandung kasus korupsi dan OTT. Nah, ketika kepala daerah tersebut nantinya tersandung hukum, apa yang diperbuat partai pengusungnya? Apakah ada pembelaan? Atau bahkan dipecat dari partai?

Ada banyak kepala daerah yang kini sedang menjalani proses hukum dan banyak pula yang telah menjalani hukumannya yang diakibatkan perlakuan korup. Dapat diduga, bahwa perlakuan korup itu muncul dikarenakan mahar yg dibayarkan ke Partai pengusung saat menjelang Pilkada. Dan ketika kepala daerah tersebut mengalami sandungan hukum, partai pengusungnya pun ramai-ramai membersihkan diri seakan tak pernah menerima sesuatu. Bahkan ada partai yang melakukan pemecatan terhadap kadernya apabila tersandung kasuskorupsi atau OTT.

Sebagai contoh adalah Bupati Biak Numfor yang dicokok Polda Papua karena dugaan korupsi. Demikian pula Bupati Batu Bara yang terkena OTT oleh KPK. Wali kota Batu yang dicokok dengan kaus yang sama, Bupati Bogor, Gubernur Sumut, Gubernur Banten dan masih banyak lagi para kepala daerah yang tersandung korupsi. Kesemuanya itu dapat diduga karena mahalnya mahar pilkada sehingga melakukan segala cara untuk pengembalian modal.

Dengan mahar pilkada, dapat dikatakan bahwa mahar itu menjadi awal dari terjadinya korupsi. Dan oleh karena itu pemerintah perlu menyederhanakan pelaksanaan penjaringan calon kepala daerah. Semisal mempermudah syarat calon kepala daerah lewat jalur independent. Dengan murahnya biaya pilkada dapat dimungkinkan upaya penekanan perlakuan korupsi dapat dimaksimalkan sedemikian rupa. (Frans/Red)