Mantan Panglima GAM Muzakir Manaf Tolak Jabatan Wakil Gubernur Aceh

0
135
Ketua Umum DPP Partai Aceh yang juga mantan panglima GAM, Muzakir Manaf. (Foto: Antara)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Banda Aceh (Aceh)

Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf menolak posisi jabatan sebagai wakil gubernur (wagub) Aceh. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini seyogyanya bakal mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjalankan roda pemerintahan di provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu.

“Biarlah orang lain dulu, saya menolak (wakil gubernur Aceh),” kata Muzakkir Manaf, usai menghadiri kegiatan Musabaqah Tunas Ramadhan Ke-XVIII, di Alun-alun Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Sabtu (18/5/2019).

Muzakir mengatakan, apabila terdapat pihak lain yang menginginkan jabatan menjadi orang nomor dua di provinsi paling barat Indonesia ini, maka pihaknya mempersilakan.

Dia kembali menegaskan, tetap menolak jika diusung menjadi wagub Aceh pada sisa akhir masa jabatan, berpasangan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah hingga tahun 2022.

Polemik seputar siapa yang bakal mengisi kursi orang nomor dua Aceh terus mencuat ke permukaan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh pada 9 Juli 2018.

Mendagri Tjahjo melantik Nova menggantikan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.

“Kalau saya menolak, tapi kalau orang lain (kandidat yang dicalonkan) itu terserah,” ujar pria yang akrab disapa Mualem ini.

Mualem mengaku, secara politik tetap menolak jabatan di Pemprov Aceh. Dirinya tidak mau ikut campur dalam polemik kekosongan jabatan wagub Aceh saat ini.

Diketahui, Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin, 8 April 2019. Dalam putusan ini, majelis hakim juga menambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, karena Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi sejumlah Rp8,717 miliar.

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta Irwandi Yusuf divonis 10 tahun penjara. Kemudian, pidana denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Sementara Irwandi Yusuf mengajukan banding terkait putusan majelis hakim Tipikor Jakarta tersebut. Dia menilai, putusan hukum terhadap dirinya hanya berdasarkan asumsi. Dia mengaku tidak bersalah seperti tuntutan jaksa KPK kepada dirinya.

Sumber : iNews.id