Massa DPP FKM Tapsel Nilai Pelaksanaan Pilkades Cacat Formil

0
527
IMG-20180103-WA0115
Loading...

Buktipers.com – Padangsidempuan (Sumut)

Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa (DPP. FKM) Tapanuli Selatan bersama perwakilan 42 Desa se Kota Padangsidimpuan mendatangi Kantor Walikota Padangsidimpuan,Rabu (03/01/2018),menyampaikan orasi agar Walikota Padangsidimpuan tidak memaksakan pelantikan Kepala Desa se Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu 3 Januari 2018.

Menurut DPP.FKM bahwa hasil dari, pelaksanaan Pilkades di duga masih cacat formil maupun materil mengacu kepada Perda No 2 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa se Kota Padangsidimpuan.

Mahran Ali S.Rambe selaku kordinator aksi dalam orasinya di Kantor Walikota menyampaikan agar pelaksanaan Pilkades, tetap mengacu kepada Perda No 2 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kota Padangsidimpuan.

“Keberadaan Perda No 2 tahun 2016 yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan yang seharusnya menjadi dasar hukum dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa(PILKADES) di Kota Padangsidimpuan, di nilai Gagal dan Ompong di karenakan tidak di laksanakan sebagai mana mestinya”bebernya

Baca Juga!  Cabuli Anak Di Bawah Umur, Kuli Bangunan Di Ciduk Tim Patmorsus

Hal senada Rahmad Kurniawan selaku kordinator aksi dalam orasinya menambahkan, pelaksanaan Pilkades di Kota Padangsidimpuan yang lari dari ketentuan Perda No 2 tahun 2016 adalah cacat formil maupun materil.

Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa (DPP.FKM)Tapanuli Bagian Selatan bersama perwakilan 42 Desa se Kota Padangsidimpuan merasa kecewa, karena aspirasi mereka di Kantor Walikota tidak ada yang menyahutinya.Selanjutnya massa mendatangi, Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan menyampaikan aspirasi mereka.

Di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan Saddam Husein selaku kordinator aksi dalam orasinya, DPRD harus menyikapi sikap arogansi Pemko Padangsidimpuan yang mengangkangi Perda No 2 thn 2016 tersebut dan tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD Kota Padangsidimpuan,tentang penetapan Panwas Pilkades Kota Padangsidimpuan.Massa juga menuntut agar DPRD Kota Padangsidimpuan membentuk pansus Pilkades.

Baca Juga!  Polres Padangsidimpuan Bersama Masyarakat Gelar Sholat Ghoib Atas Gugur Nya 5 Anggota Polri

Massa di sambut Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan,Irsan Efendi Nasution,Khoiruddin Nasution, Erfi J.Samudra Dalimunthe di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan.

Khoiruddin Nasution kepada massa,menyampaikan, bahwa dalam masa jabatan Walikota kurang dari 6 bln sebelum jabatannya berakhir seyogiyanya Walikota tidak boleh mengambil kebijakan strategis termasuk pelantikan.

“Jabatan walikota seharusnya tgl 27 desember 2017 sudah berakhir.Namun karena tanggal 27 Desember kemarin Walikota, tidak hadir dalam rapat paripurna maka diundur hari ini tanggal 03 Januari 2018.Terhitung sejak tanggal 03 Januari 2018 tepat jam 14.00.Wib, jabatan Walikota Padangsidimpuan secara hukum sudah berakhir”tegasnya.

Selanjutnya Irsan Efendi Nasution menambahkan, bahwa proses pelantikan yang digelar hari ini sebelumnya tidak ada undangan ke DPRD Kota Padangsidimpuan

Baca Juga!  Bawa Mayat, Bus Ditabrak Truk Colt Diesel

” Undangan baru masuk ke sekretariat pada pukul 9.30 Wib tadi pagi.Yang seharusnya undangan itu disampaikan selambat-lambatnya satu hari sebelum acara pelantikan”ungkapnya

Sementara itu kepada BuktiPers.Com Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj.Tatti Aryani Tambunan.SH ketika di temui di ruangannya mengatakan,tidak akan hadir pada acara pelantikan Kepala Desa se Kota Padangsidimpuan. (Ucok.Siregar/Idham Halid.Siregar).

Loading...