Beranda Siantar Menanggapi Soal Lahan Tanjungpinggir, Ketua DPRD: Akan Akomodir Aspirasi Penggarap

Menanggapi Soal Lahan Tanjungpinggir, Ketua DPRD: Akan Akomodir Aspirasi Penggarap

73
0
Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Maruli Hutapea SE.(foto/hms)
Loading...

Buktipers.com – Pematangsiantar

Warga masyarakat penggarap lahan Eks.HGU PTPN III di Kelurahan Tanjungpinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar mengharapkan kepedulian Walikota untuk menuntaskan status kepemilikan lahan seluas 573 hektar lebih yang sudah sangat lama terlantar.

“Kita mengharapkan agar Walikota Siantar, pak Hefriansyah menuntaskan status lahan di Tanjungpinggir. Agar status kepemilikan lahan yang sudah sangat lama terlantar itu menjadi jelas,” tandas Jamidin (64) yang mengaku sudah puluhan tahun menggarap dan bermukim di lahan itu, Selasa (26/2/2019).

Selain kepada Walikota, Jamidin yang didampingi beberapa penggarap lainnya juga sangat berharap, agar DPRD selaku wakil rakyat memperhatikan nasip para penggarap yang sudah puluhan tahun bermukim dan menggarap di lahan itu.

Baca Juga!  Rumah Terbakar masih ‘Hantui’ Kota Siantar, Terkini di Jalan Mojopahit

Menanggapi ini, Ketua DPRD Pematangsiantar, Maruli Hutapea SE saat dikonfirmasi mengenai lahan Eks HGU PTPN III itu, Selasa (26/2/2019) mengatakan, mengenai status para penggarap di lokasi lahan itu sudah banyak yang menyampaikan aspirasinya ke dewan.

“Apapun namanya, kita harus mengakomodir keinginan masyarakat yang ada di lahan tersebut, yang tinggal di lahan tersebut. Artinya, dengan kita beli lahan tersebut, kita tidak serta merta jadi semena-mena menggusur mereka yang ada di sana,” tandas Maruli Hutapea.

Ketua DPRD Siantar itu dengan nada tegas mengatakan, akan mengupayakan untuk membentuk tim dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan lahan Eks HGU PTPN itu.

“Kita upayakan membentuk tim untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, antara pemerintah kota, DPRD dan rakyat penggarap. Yah, itu harus kita lakukan sesegera mungkin,” tandas Ketua DPRD Siantar itu.

Baca Juga!  Pemprovsu Gelar Raker Keortaan Pemerintahan se - Sumut di Parapat

Lebih jauh Maruli mengatakan, Pemko Pematangsiantar sekarang ini sudah melaksanakan agenda untuk mencicil lahan eks perkebunan itu dengan pembayaran sebesar Rp30 miliar pada anggaran 2019 ini.

“Pemerintah kota sudah melaksanakan agenda untuk mencicil lahan tersebut kepada pemerintah pusat atau Kementerian BUMN. Artinya pemerintah kota dalam hal ini serius, dan telah sepakat dengan DPRD untuk melakukan pembayaran pertama sebesar Rp30 miliar,” katanya.

Luas tanah Eks HGU PTPN III itu kata Maruli mencapai 573 hektar lebih, sedangkan harga yang ditetapkan BUMN untuk dibayar Pemko Pematangsiantar sebesar kurang lebih Rp90 miliar, dan pemerintah kota imbuhnya telah menampung anggaran 2019 ini untuk cicilan pertama sebesar Rp30 miliar.

Baca Juga!  Rico Diciduk Satres Narkoba Polres Pematangsiantar  

Recananya, lahan seluas itu, imbuh Maruli Hutapea diperuntukkan membangun ‘Kota Baru’ yang terdiri dari perkantoran, pasar dan sektor perekonomian, pemukiman serta lainnya, kecuali industri.

Sedangkan proses pembebasan lahan tersebut nantinya dilakukan secara bertahap.(red)

 

Editor: Maris

 

Loading...