Mendikbud: Zonasi Bukan Hanya untuk Siswa Baru, tapi Tenaga Didik Juga

0
198
Muhadjir Effendy. (Net)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Jakarta

Kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini menuai polemik. Ada orang tua yang protes lantaran anaknya tak bisa mendaftar di sekolah negeri favorit akibat kebijakan tersebut.

Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau agar pemerintah daerah dapat turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan zonasi. Dia menuturkan, kebijakan zonasi yang diterapkan sejak 2016 sejatinya menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Mendikbud kembali menegaskan bahwa pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. “Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi,” ungkap Muhadjir, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (18/6/2019).

Dia menjelaskan, penerapan sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Dalam waktu dekat, redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga akan menggunakan pendekatan zonasi supaya dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Menurut Muhadjir, setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona pun menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat undang-undang. “Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi,” ucapnya.

Mendikbud bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan edaran bersama terkait implementasi PPDB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018. Penerapan PPDB yang menyimpang dari permendikbud itu, kata dia, tidak dibenarkan. Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN.

Kendati demikian,Muhadjir mengatakan, penetapan zona pada PPDB itu prinsipnya fleksibel dan melampaui batas-batas wilayah administratif. Sebagai contoh, dikarenakan kendala akses ataupun daya tampung sekolah, maka sangat dimungkinkan pelebaran zona sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Kemendikbud tidak mengatur sampai perinci, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk teknis dengan lebih baik.

“Jadi, kalau memang daerah ada kondisi tertentu, bisa disesuaikan. Cukup ada perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah mengenai hal ini,” ujarnya.

Semua bisa sekolah

Muhadjir menjelaskan, pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik, tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. “Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya,” tuturnya.

Dia menegaskan, pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. “Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus non-excludable, non-rivarly, dan non-discrimination,” ungkapnya.

Dia menuturkan, jika seorang anak yang berasal dari keluarga ekonomi tak mampu tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah karena kendala biaya. Muhadjir lantas mencontohkan kisah peserta didik dengan latar belakang keluarga tidak mampu terpaksa harus bersekolah di tempat yang jaraknya mencapai 15 kilometer dari rumah. Anak itu harus berangkat pukul 05.30 pagi dan baru sampai ke rumah pukul 18.30 setiap harinya.

“Lalu kapan waktunya untuk belajar? Kapan waktunya untuk beristirahat? Belum biayanya untuk transportasi. Padahal, di dekat rumahnya ada sekolah negeri, tapi karena nilainya tidak mencukupi, dia tidak bisa sekolah di sana. Ini kan tidak benar,” ucap Muhadjir.

Dia mengingatkan, dalam jangka panjang, pemerintah juga harus menanggung risiko urbanisasi dari penduduk yang tidak memiliki kecakapan kerja dan wawasan hidup. Pemerintah juga harus menanggung risiko hilangnya penduduk yang diharapkan dapat membangun wilayah asalnya akibat urbanisasi tersebut.

Karena itu, Muhadjir meminta masyarakat yang mampu ikut berpartisipasi dengan membantu sekolah yang ada di sekitar lingkungan masing-masing, sehingga pada saatnya nanti semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik.

 

Sumber : iNews.id