Jakarta, buktipers.com – Purbaya Yudhi Sadewa akan menjadi pengganti Halim Alamsyah sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dia merupakan salah satu orang yang dekat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kini Purbaya masih menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama saat dikonfirmasi membenarkan jika Purbaya ditunjuk menjadi bos LPS.
“Benar,” ujar dia melalui pesan singkat, Sabtu (5/9/2020).
Setya menyebutkan proses selanjutnya adalah penyerahan Surat Keputusan (SK). “Penyerahan SK oleh Menkeu,” terang Setya
Purbaya sendiri saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, Purbaya juga sempat menjabat Deputi Staf Kepresidenan saat posisi Kepala Staf Kepresidenan masih dipegang Luhut Binsar Pandjaitan.
Purbaya saat ini juga menjabat sebagai komisaris di Inalum. Dari laman resmi inalum Purbaya lahir pada 7 Juli 1964.
Dia lulus dari Institut Teknologi Bandung di Bidang Teknik Elektro dan meraih gelar Doktor dalam bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Karir Purbaya antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Danareksa Research Institute, Staff Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur PT Danareksa (Persero), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staff Kepresidenan dan terakhir menjabat sebagai Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.
Saat dihubungi detikcom, Purbaya enggan berbicara banyak soal penunjukan dirinya menjadi Ketua LPS. Dia hanya mengatakan siap menjalan apapun tugas yang diberikan.
“Kalau itu penugasan, ya sudah kita ikut saja,” ujar Purbaya.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan penunjukan Purbaya sebagai ketua DK LPS ini tidak akan mengganggu kinerja.
“LPS sudah punya sistem, tidak bergantung kepada satu orang pimpinan,” kata Piter.
Menurut dia, LPS dipimpin oleh Dewan Komisioner di antaranya ada tiga yang berasal dari BI, Kemenkeu, dan OJK secara ex officio.
“Tapi memang disayangkan di luar itu pimpinan LPS minim bankers, hanya pak Didik yang paham perbankan. Tapi sejauh ini tidak terlalu masalah,” jelas dia.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan penunjukan bos LPS harus benar-benar kompeten di bidang ekonomi, industri keuangan dan perbankan.
Menurut dia jabatan penting memang membutuhkan keahlian khusus dan akan berbahaya jika pejabatnya ditunjuk secara politis.
“Kalau memang kompeten tidak masalah, tapi kalau politis dan banyak dianggap orang LBP, agak bahaya,” jelas dia.
Sumber : detik.com
