Merasa Dizalimi, Perempuan Balon Kades Ini Protes ke Panitia Seleksi

0
3
Sulaini, balon kades di Muratara mempertanyakan keputusan panitia Pilkades. (Foto: Era N)
Dijual Rumah

Muratara, buktipers.com – Sulaini, salah satu bakal calon Kades Bumi Makmur, Nibung, Musi Rawas Utara (Muratara) protes ke panitia seleksi. Sulaini mempertanyakan dirinya tidak lolos menjadi calon kades karena ijazahnya diragukan.

Kuasa Hukum Sulaini, Abdul Aziz mengatakan, kliennya telah mengikuti semua tahapan sejak awal dengan mengumpulkan berkas-berkas persyaratan.

Namun saat verifikasi di panitia tingkat Kabupaten Muratara, Sulaini dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Tidak lolosnya klien kami ini dengan alasan bahwa ijazah klien kami yakni, paket A (SD) dan paket B (SMP), keabsahan-nya diragukan,” kata Aziz, Sabtu (10/9/2020).

Dijelaskan oleh Aziz, pihaknya menganggap keputusan panitia termasuk nekat dan cacat hukum, karena pada Rabu 7 September 2022 panitia telah melakukan klarifikasi lansung ke sekolah yang bersangkutan, yakni Unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bukit Sulao, otoritas Ponpes Mafaza Kota Lubuklinggau.

“Diketahui hasil dari PKBM Bukit Sulap menyatakan benar klien kami adalah pernah bersekolah ikut program paket di sana, bahkan sudah ada pernyataan lisan dan tertulis dari lembaga tersebut,” katanya.

PKBM Bukit Sulap secara sah telah mengeluarkan ijazah paket A pada tahun 2008, dan ijazah paket B pada tahun 2016. Pernyataan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Ijazah tersebut dikeluarkan karena memang klien belajar disana,” katanya.

Aziz menyayangkan berita acara pelaksanaan verifikasi berkas bakal calon kepala desa Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022,  nomor 141/07/BA/FB-BCKD/IX/2022, yang menyatakan Sulaini tidak memenuhi syarat. Terlebih lagi berita acara tersebut disampaikan sehari sebelum tahapan pengambilan nomor urut.

“Pada jam 20.00 WIB semalam, klien kami menerima surat berita acara, sedangkan pada 10 Sepetember hari ini, sudah pengambilan nomor urut,” katanya.

Menurutnya, hasil verifikasi panitia kabupaten cacat hukum, karena sudah ada fakta hukum, tidak ada yang mengatakan ijazah Sulaini itu palsu atau tidak sah. Sedangkan aturannya masyarakat boleh ikut mencalonkan diri minimal ijazah SMP sederajat, meskipun itu ijazah paket B.

“Siapa pun tidak boleh menyatakan ijazah palsu. Apalagi telah diklarifikasi kepada yang mengeluarkan ijazah, menyatakan itu sah. Lagi pula menyatakan ijazah sah atau tidak sah haruslah melalui peradilan,” jelas Aziz.

Selain itu juga pihaknya sebenarnya juga telah melakukan klarifikasi ulang secara langsung ke PKBM Bukit Sulap, bahwa hasilnya sama bahwa benar mengeluarkan ijazah paket A dan B sesuai prosedur, dan mengikuti proses belajar.

“Rencananya kami juga akan mendatangi panitia atau DPMD Muratara untuk menyatakan keberatan dan menyampaikan fakta hukum yang ada,” katanya.

Ditekankan oleh Aziz bahwa kliennya harus diloloskan sesuai dengan fakta hukum. Panitia harus sesuai fakta hukum, dan fakta hukumnya ada. Panitia harus mencabut pernyataan soal meragukan tidak keabsahan ijazah.

“Analisa saya ada miss komunikasi di tingkat panitia kabupaten. Secara umum dia meyakini kredibilitas panitia, yang ada di Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muratara,” katanya.

Sementara bakal calon Kades Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Sulaini mengatakan sejak awal sudah melengkapi berkas sesuai persyaratan.

Di Desa Bumi Makmur sendiri ada empat bakal calon, termasuk dirinya. Sulaini satu-satunya bakal calon (Balon) kades perempuan.

“Tiga calon lain dinyatakan lolos, sementara saya tidak. Saya ingin mempertanyakan kenapa dan ada apa? karena hal ini sangat merugikan baginya dan saya minta keadilan,” katanya.

Terkait masalah ijazah Sulaini mengaku secara sah telah mengikuti program paket yang dilaksanakan PKBM Bukit Sulap Ponpes Mafaza Lubuklinggau.

“Dan itu sudah lama, saya lulus paket A 2008 dan paket B 2016 lalu. Yang sanya ingin tanyakan ada apa dan kenapa. Itu saja,” katanya.

Sedangkan Ketua DPMD H. Alfirmansyah, mengatakan, pihaknya melalui tim verifikasi telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, karena tidak semua yang disampaikan bakal calon kades itu diakui kebenarannya, semua melalui tahapan yang ada.

“Termasuk terkait keabsahan ijazah itu kita sudah mempertanyakan dengan instansi terkait dan jawabannya ternyata tidak lugas dan tegas, hanya menyatakan bahwa Ia pernah sekolah dan pernah lulus,” katanya.

“Kami tidak menyatakan bahwa ijazah itu tidak sah tapi meragukan, karena kami tidak memiliki bukti untuk menyakinkan kami,” katanya lagi.

 

Sumber : iNews.id