Beranda Nasional Miris..! Pemkab Pringsewu Diduga Alami Kebocoran Anggaran Milyaran Rupiah

Miris..! Pemkab Pringsewu Diduga Alami Kebocoran Anggaran Milyaran Rupiah

290
0

BuktiPers.Com – Pringsewu (Lampung)

Pengguna atau Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Khusus Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran (tenaga honorer) pemerintah Kabupaten Pringsewu diduga bocor milyaran rupiah.

Selama kurun waktu lima tahun pemerintah daerah kabupaten pringsewu terjadi duplikasi pembayaran honorarium yang membantu kegiatan, dimana PDHL ada yang merangkap sebagai tenaga pengamanan dan pengawalan Pejabat.

Sementara Penerima Honorarium tenaga pengamanan dan pengawalan belum semuanya memenuhi kualifikasi, karena ber SK sebagai tenaga Cleaning Service, sopir dan honorer Satpol PP. 

Kegiatan Sekertariat Daerah dengan Honorarium Pegawai tidak tetap tenaga kontrak mengabiskan anggaran yang sangat fantastis hingga Rp. 2.686.400.000, apa itu bukan KKN.?

Berdasarkan keterangan Sumber di sekertariat Pemkab yang minta namanya tidak disebut pada Minggu (12/8/2018) mengatakan, ” Dari hasil evakuasi tim anggaran berkenan dengan rancangan APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2018 tentang honorarium PDHL seharusnya menyesuaikan sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2005, tentang pengangkatan tenaga honorer, yang telah diubah beberapa kali dengan aturan Pemerintah No 65 tahun 2012 dan surat edaran Mendagri No 184.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer,” ungkapnya. 

Baca Juga!  Pengerjaan Proyek BNPB Daerah  Paluta Kurang Pengawasan.

Lanjutnya, maka pembayaran honorarium tenaga pengamanan dan pengawalan Pejabat, dari 30 orang yang memenuhi kualifikasi untuk dibayarkan hanya 7 (tujuh) orang dari unsur kepolisian sedangkan sisanya belum memenuhi kualifikasi. 

Sementara untuk payung Hukum pembayaran honorarium tenaga pengamanan dan pengawalan Pejabat dari PDHL dari unsur Cleaning Service dan unsur yang lain belum ada, ucapnya. 

Sementara hasil investigasi dan informasi yang didapat dari sumber Inisial HM yang enggan disebutkan jati dirinya di Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa pembayaran honorarium dimaksud sudah sering dipertanyakan oleh tim pemeriksaan dan inspektorat tapi mereka mengatakan punya bos besar.

Dijelaskan sumber, “Seharuanya Bupati mempertimbangkan kembali SK Bupati dari tahun tahun sebelumnya, tentang penyediaan tenaga pengawalan dan pengamanan, karena sudah masuk KKN,” tutupnya.

Baca Juga!  Tingkatkan Tenaga Kerja Muda, Pemkab Sergai Gelar Pelatihan PBK MTU

Hingga berita ini diterbitkan seketaris daerah Pringsewu Budiman, PM, MM, ketika dimintai tanggapannya melalui via telepon, 0812 1414 …., Minggu (12/8/2018) tidak diangkat. (Nang/Red)

Loading...