Nota Keberatan Ditolak, Oknum Notaris Terdakwa Korupsi Rp 39,5 miliar Menangis di Pengadilan

0
3
Elviera, oknum Notaris yang kini diadili perkara dugaan korupsi pemberian dan pelaksanaan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) di bank plat Merah Cabang Medan senilai Rp 39,5 Miliar menangis di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/6/2022). TRIBUN MEDAN / GITA
Dijual Rumah

Medan, buktipers.com – Elviera, Oknum Notaris yang kini diadili perkara dugaan korupsi pemberian dan pelaksanaan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) di bank plat Merah Cabang Medan senilai Rp 39,5 Miliar menangis di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/6/2022).

Pasalnya, Majelis Hakim yang diketuai Immanuel Tarigan menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya.

“Menyatakan keberatan Penasehat Hukum (PH) terdakwa tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini,” kata hakim.

Majelis Hakim menilai, berkas dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formil.

Pantauan tribunmedan.com, terdakwa Elviera yang mengikuti sidang secara daring tampak menangis, Elviera terlihat beberapa kali menyeka air matanya.

Majelis hakim menilai, tuntutan terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat dan kabur, tidaklah sesuai.

Karena menurut hakim, penyusunan surat dakwaan yang dibuat tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sesuai dengan pasal 156 KUHAPidana.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa bunyi eksepsi terdakwa yang menyebut penerbitan surat penetapan tersangka, penahanan dan lain-lainnya cacat prosedur, tidak dapat diterima, karena hal tersebut bukanlah ranah eksepsi melainnya ranah prapid.

Sehingga dengan demikian, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan persidangan dengan acara sidang pemeriksaan pokok perkara.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim juga menyatakan belum dapat menerima penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa.

“Terkait penangguhan penahanan belum bisa kita kabulkan, karena belum ada yang urgen, kita masih melihat terdakwa masih bisa mengikuti persidangan,” pungkas hakim

Usai membacakan putusan sela, majelis hakim menunda sidang hingga tanggal 4 Juli 2022 dengan agenda mendengar keterangan saksi yang dihadirkan JPU.

Diluar sidang, JPU Renhard saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menyiapkan saksi sebanyak 3 orang untuk sidang mendatang.

“Kita akan hadirkan tiga orang saksi, belum diketahui dari mana nanti,” pungkasnya.

Sementara itu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Resky Pradhana Romi, dalam dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa Elviera selaku Notaris/PPAT sudah bekerja sama dengan bank plat merah Cabang Medan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 00640/Mdn.I/LA/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 lalu diperpanjang lagi dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 20/PKS/MDN/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

Disebutkan bahwa dalam kerja sama itu, terdakwa memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya kepada Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang bank, R Dewo Pratoli Adji selaku Pejabat Kredit Komersial dan Aditya Nugroho selaku Analisa Kredit Komersial dalam memberikan kredit kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) dengan direkturnya Canakya Siuman.

“Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011,” ujar JPU.

JPU menjelaskan terdakwa membuat Akta Perjanjian Kredit No. 158 tanggal 27 Februari 2014 antara PT BTN Kantor Cabang Medan selaku kreditur dan PT. KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa SHGB atas nama PT ACR.

“Di mana 79 SHGB diantaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung dan belum ada pelunasan; membuat surat keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan bahwa seolah-olah terdakwa sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibaliknama dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan kredit modal kerja konstruksi kredit yasa griya (KMK-KYG) dari PT. BTN Kantor Cabang Medan kepada PT. KAYA dapat dilakukan,” terangnya.

Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya yaitu PT KAYA yang Direkturnya Canakya Siuman sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 39.5 miliar.

Jaksa mendakwa terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Diketahui sebelumnya, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan menyebut penyidik pidsus Kejati Sumut telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini.

Yakni CS (Direktur PT KAYA) selaku pihak penerima kredit, serta dari pihak Bank yaitu FS selaku Pimcab Bank (tahun 2013-2016), AF selaku Wakil Pimcab Komersial (tahun 2012-2014), RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial (tahun 2013-2016) dan AN selaku Analis Komersial (tahun 2012-2015).

Namun, dari ke 6 tersangka itu, ada 4 tersangka yang belum dilakukan penahanan. Sedangkan tersangka CS saat ini sedang menjalani masa hukuman pada perkara yang berbeda.

 

Sumber : tribunnews.com