Jakarta, buktipers.com – Aksi Mujahid 212 diwarnai dengan orasi soal soal penurunan Presiden Joko Widodo. Orasi yang dibawakan oleh Sugi Nur Raharja atau Gus Nur itu dianggap sudah basi oleh pendukung Jokowi.
Gus Nur berbicara mengenai Jokowi lengser dari jabatannya saat berorasi dari atas mobil komando di Aksi Mujahid 212, tepatnya di Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019). Ia mendorong agar Jokowi mundur sebagai presiden.
“Aku tahu, pasti suaraku nggak didengerin, tapi nggak masalah. Pilihannya hanya dua. Mundur sekarang atau nanti,” kata Gus Nur.
Gus Nur terus berbicara agar Jokowi mundur. Namun ia tak menjelaskan alasan mengapa meminta Jokowi mundur.
“Pak Jokowi, mundur sekarang hina, mundur nanti tambah hina. Kalau Anda lanjutkan ini, wallahi tambah terhina, negara ini tambah hina. Kalau mundur sekarang, saya yakin rakyat, umat, Indonesia ini, walau sesakit-sakitnya hati ini akan tetap akan memaafkan,” tuturnya.
Kepada massa yang hadir, Gus Nur lalu mengajak sumpah di atas Alquran. Ia lalu melafalkan doa yang kembali menyinggung soal Jokowi dan jajarannya.
“Yang bawa Quran mana? Ambil Qurannya. Angkat Qurannya. Disaksikan Allah, disaksikan angin, disaksikan matahari, disaksikan malaikat. Angkatan Qurannya,” tutur Gus Nur.
“Ya Allah. Kalau kami yang dusta, kalau kami yang bohong, kalau kami menipu rakyat, kalau kami ditunggangi, kalau kami yang adu domba, laknat kami ya Allah. Azab kami ya Allah. Tapi kalau ternyata Jokowi dan rezimnya dan pak polisi-polisinya, mereka yang zalim, mereka yang khianati rakyatnya, mereka yang menyebabkan Indonesia sengsara, laknat tujuh turunannya ya Allah. Allahuakbar,” tambahnya.
Ada empat isu yang diangkat massa Aksi Mujahid. Empat isu itu adalah soal rentetan demonstrasi mahasiswa, penanganan aksi mahasiswa yang dinilai represif, penanganan kerusuhan di Papua, dan penanganan karhutla yang dinilai lamban.
Selain soal isu Jokowi mundur, ada satu orator Aksi Mujahid 212 yang berbicara tentang sistem pemerintahan khilafah. Orator awalnya meminta Jokowi mundur, lalu kemudian berbicara mengenai khilafah kepada para peserta aksi.
“Karena itu, saudaraku, sebaliknya, kalau kita tak tunduk pada syariat Islam, bencana pada sekarang ini yang kita dapatkan. Ini ditegaskan Allah dalam Alquran. Ingin Indonesia jadi baik? Ingin koruptor dihabisi di negeri ini? Para liberal, kapitalis, orang-orang PKI tak kita berikan kekuasaan di negeri ini. Kuncinya dua, pilihlah pemimpin yang amanah yang taat kepada Allah dan perjuangkanlah sistem Islam dan menerapkan seluruh syariat Islam,” ujar orator itu.
“Takbir, Allahuakbar. Siap berjuang menegakkan syariat Islam? Siap berjuang menegakkan khilafah Islam? Siap membela ulama? Siap berjuang membebaskan negeri ini dari penjajahan imperialis?” sambung dia.
Partai pengusung Jokowi, NasDem angkat bicara soal aksi Mujahid 212 yang membawa isu soal pelengseran presiden. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago meminta agar aksi-aksi mahasiswa tidak ditumpangi oleh kegiatan politis.
Irma juga menganggap isu pelengseran Jokowi sudah basi. Selain itu, ia mengingatkan menurunkan presiden tidaklah gampang.
“Jangan aspirasi mahasiswa ditumpangi macam-macam. Sudah basi, Bos. Sudah lewat. Jokowi terpilih secara konstitusi, sah. Kalau mau, dia saja turun dari panggung, memalukan. Bicara nggak pernah ada isi. Memang dia siapa?” kata Irma.
“Belajar ilmu ketatanegaraan. Mereka nggak punya hak. Mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Sudahlah capek kita begini terus,” tambahnya.
Irma meminta Aksi Mujahid 212 tidak mendompleng gerakan mahasiswa yang dilakukan sebagai sikap terhadap sejumlah RUU. Aksi Mujahid 212 disebutnya sudah basi.
“Jangan dompleng-dompleng gerakan mahasiswa. Sudah basi mereka ini, sudah bukan saatnya lagi teriak-teriak, nggak ada dasarnya lagi,” sebut Irma.
Soal pelengseran presiden juga sempat diperlihatkan dalam spanduk yang dibawa oleh massa Aksi Mujahid 212. Ada spanduk besar yang bertuliskan ‘Amanat TAP MPR RI No.6 Tahun 2000 Presiden Tidak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur’.
Foto spanduk itu kemudian viral dan disoroti netizen lantaran tuntutannya tidak sesuai dengan landasan hukum yang dipakai. Ini lantaran Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 isinya adalah soal pemisahan TNI dan Polri, bukan soal presiden mundur.
Sumber : detik.com
