OTT Oknum Wartawan di Lingga, Oknum Kades Marok Tua Bisa Dijerat Pasal Hukum Pidana

0
173
Ilustrasi. (Net)
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Salah seorang oknum wartawan dari salah satu perusahaan pers media nasional yang bertugas di wilayah Kabupaten Lingga, diamankan pihak Kepolisian, pada Kamis malam, 01 September 2022 lalu, dari Bukit Wisma Timah Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Berdasarkan bukti pengakuan percakapan yang ada, sangat kuat dugaan, oknum Kades Marok Tua dapat dijerat dengan pasal kitab undang-undang hukum pidana.

Adapun bukti otentik yang dimiliki beberapa rekan seprofesi oknum wartawan yang menjadi tersangka OTT berupa rekaman suara pengakuan langsung oknum Kades Marok Tua yang mengatakan, bahwa pada saat itu, tidak ada oknum wartawan berinisial ED tersebut meminta, namun karena geram dan sakit hati saja terus menerus memberitakan permasalahan desa dan dirinya.

Sehingga dirinya dengan sengaja membuat skenario pertemuan dengan berpura-pura mengasi sejumlah uang agar oknum wartawan tersebut di OTT polisi.

“Berapa bah kasi dia duit sehingga dia di OTT ?, tanya salah seorang wartawan. Tiga juta jawab oknum Kades Marok Tua sambil tertawa. Saat itu berapa orang dari pihak kepolisan yang dihubungi, Tanya wartawan lagi ?

Oknum Kades menjawab, saya kan gini, kan saya dah merasa anu, sayakan anu, saya suruh kawan saya yang dekat dengan saya beri, ngantarkan duit, setelah dia ngantar saya telpon pak mister B.

Kemudian ditanya wartawan pak mister B kepolisian ? Oknum Kades menjawab iya, iya saya telpon dia. Saya merasa, memang waktu itu dia tidak minta (Oknum Wartawan ED-red) memang tak ada, pengakuan oknum Kades Marok Tua kepada wartawan seraya percakapan via telpon seluler terputus.

Selain itu, ada juga bukti pengakuan oknum Kades Marok Tua kepada wartawan lain sebagaimana terlampir dalam tayangan pemberitaan beberapa media online sebelumnya yang bertajuk “Diduga Kesal Dengan Ulah Oknum Wartawan Terbit Pemberitaan, Kades Marok Tua Nekad Atur Siasat Jebakan OTT. Gimana Dengan Oknum Kades ?”, dengan pengakuan oknum Kades Marok Tua sebagai berikut :

“Dia ngangkat terus berita, jadi karena geram mau tak mau saya pancing dengan kawan saya. Setelah kawan saya bawa uang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), saya telpon pak Polisi, dan mohon bantuan gimana seterusnya nanti ya dak,”ucap Kades Marok Tua Nurdin dalam rekaman pendek yang diterima awak media melalui aplikasi WhatsApp dari narasumber yang juga berprofesi wartawan, Jum’at malam (02/09/2022), pukul 20.45 WIB.

Menanggapi sekaligus mengkaji dari dua bukti pengakuan percakapan oknum Kades Marok Tua kepada dua wartawan via telpon seluler tersebut sangat menguatkan bahwa kejadian perkara OTT terhadap oknum wartawan berinisial ED yang saat ini mendekam di balik jeruji besi jelas disebabkan ulah niat jahat berencana untuk merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis yang bekerje sebagai pelaku kontrol sosial dengan membuat/menerbitkan pemberitaan berdasarkan laporan warga masyarakat, investigasi seusai data dan bukti.

Selanjutnya, dengan dua bukti percakapan pengakuan oknum Kades Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga tersebut dan berdasarkan hasil musyawarah kesepakatan sesama profesi wartawan/jurnalis yang merasa senasib dan sepenanggungan, maka disepakati bahwa apa yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut bisa dikatagorikan delik laporan dugaan perbuatan tidak menyenangkan, merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis dengan cara membuat aduan/laporan yang bersifat fitnah yang bukan merusak harga diri perorangan, namun juga merusak nama baik profesi di mata masyarakat umum.

Untuk diketahui bersama mengutip dari beberapa pasal undang-undang pidana terkait kejadian perkara OTT terhadap oknum wartawan yang diskenariokan. Maka ulah perbuatan oknum Kades Marok Tua yang dinilai sangat merugikan nama baik profesi dapat dilaporkan dan dikenakan ancaman pidana dengan pasal sebagai berikut :

Pasal 317 (1) KUHP sebagaimana berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan pasal 317 (1) KUHP tersebut maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:

Unsur Barang Siapa;

Unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu Kepada Penguasa;

Unsur Secara Tertulis Maupun Untuk Dituliskan ;

Unsur Kehormatan Atau Nama Baiknya Terserang;

Dalam pandangan unsur sengaja pada pasal 317 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 198) mengatakan:

Perbuatan ini dinamakan mengadu secara memfitnah. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan pada pembesar tidak benar; sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak sengaja) tidak dihukum. Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) Kuh Pidana dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) Kuhap Tentang Hak Melapor/mengadu.

Selanjutnya berbicara tentang ketangkap tangan dalam kata lain OTT, menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Namun ironisnya, dalam pengakuan oknum Kades gelar kejadian saat dilakukan OTT oleh aparat penegak hukum (kepolisian) jelas ada pelaku penerima dan pemberi dan jelas juga diatur dalam ketentuan pasal 5 Jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Uniknya hingga berita ini diterbitkan dan berdasarkan informasi yang diterima awak media, yang diamankan pihak kepolisian hanya pelaku penerima saja.

Sementara untuk pelaku pemberi dan pelaku pembuat skenario dalam hal ini tidak diamankan.

Padahal jelas juga dalam perkara kejadian OTT ini bukan disebabkan ulah nakal oknum wartawan, malah sebaliknya ulah nakal kejahatan yang diskenariokan oleh oknum Kades Marok Tua.

 

(Zulkarnaen, S.Pd.i)