P2SB Minta DPRD dan Kejari Sergai Usut Dana Refocusing Covid-19

0
14
Massa P2SB saat geruduk kantor DPRD Sergai, Jumat (20/11/2020)
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Dewan Pengurus Pusat Pemuda Peduli Serdang Bedagai (P2SB), mendesak DPRD dan Kejari agar mengusut dana refocusing tentang penanganan Covid-19.

Koordinator aksi P2SB, Mardalis SH, dalam orasinya, di Kantor DPRD Sergai,  Jumat (20/11/2020), meminta hasil Tim Pansus II DPRD Kabupaten Sergai, tentang penanganan Covid-19.

Selanjutnya, P2SB meminta DPRD,  kembali membentuk pansus tentang penanganan Covid-19, terkait dugaan masih adanya tersisa anggaran dana refocusing tersebut.

Karena sampai sekarang, belum ada anggaran tersebut digunakan untuk bantuan sosial, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Tingkat Desa.

Sehingga dana refocusing yang dikelola Gugus Tugas Kabupaten Sergai, dianggap tidak berpihak kepada  masyarakat dan meminta kepada Ketua Gugus Tugas, selaku penanggung jawab, melakukan transparansi secara rinci kepada media dan masyarakat, terkait anggaran dana refocusing yang dikelola.

Sekretaris Pansus II DPRD Sergai, Taufik Kurrahman, di dampingi Wakil Ketua Pansus II DPRD, Robert Butarbutar dan anggota pansus, Sarino saat menyambut massa P2SB, mengucapkan terima kasih kepada massa P2SB yang menyampaikan tuntutan dengan secara tertib dan damai.

“Pansus II DPRD Sergai belum dibubarkan masih berlanjut. Kami meminta evaluasi Kepala Dinas karena kurang serius dalam penanganan Covid-19,”tegasnya.

Terkait bentuk klaster baru Covid-19, Pansus II DPRD Sergai juga sudah meminta untuk lockdown perusahaan PT Aquafarm Nusantara dan RSUD Sultan Sulaiman, Sei Rampah.

Alokasi dana di Dinas Kesehatan untuk alat rapid test massal, sebanyak 11.000 buah, itu menggunakan anggaran refocusing Covid-19.

Selanjutnya hasil pansus kami, sebut Taufik, Pergub nomor 33 dan 34, sudah turun soal new normal.

Oleh karena itu, Pansus II DPRD Sergai mendesak Bupati membuat Perbup tentang penerapan protokol kesehatan agar masyarakat dapat beraktifitas sosial, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Laporan terakhir, bahwa sisa Rp 2.5 milyar untuk ditambah dari APBD, sebesar Rp 6 milyar untuk menyalurkan bansos sekitar 10.000 Kepala Keluarga kurang mampu. Ini sudah menjadi rekomendasi khusus Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sergai.

“Maka hasil pansus akan kami serahkan kepada adik-adik massa dari P2SB. Suara massa ini, merupakan menyuarakan aspirasi masyarakat,”ujar Taufik Kurrahman.

Tim Pansus II DPRD Sergai juga meminta agar menjaga kondusifitas menjelang Pilkada 2020, sehingga berlangsung damai dan melahirkan pemimpin yang diinginkan masyarakat.

Mendengar penyampaian Tim Pansus II DPRD Sergai dengan diwarnai penyerahan hasil Pansus, massa P2SB melanjutkan ke Kantor Kejari Sergai.

Pada kesempatan itu, P2SB meminta kepada penegak hukum yang berwenang yaitu Kejari Sei Rampah, Polres Sergai, KPK-RI dan BPK-RI untuk mengaudit atau mengusut anggaran dana refocusing Kabupaten Sergai sebesar Rp. 17.710.515.202 karena dianggap tidak efektif dan meresahkan masyarakat, serta patut diduga mengandung unsur korupsi.

Jaksa Fungsional Intelejen Kejari Sergai, Fredy Pasaribu,  saat menerima massa, menyampaikan, Kejari Sergai siap mengaudit dana Covid-19, apabila ada penyelewengan.

“Kami juga apresiasi rekan-rekan P2SB telah menjadi kontrol sosial dan mari sama-sama kita kawal dana refocusing Covid-19 ini,”ujarnya.

Selanjutnya, Kabag Ops Polres Sergai, Kompol T Manurung, imbau massa membubarkan diri secara tertib dengan menerapkan protokol kesehatan.

Terakhir, massa P2SB menyerahkan tuntutan atau pernyataan sikap kepada Kejari Sergai dan Polres Sergai.

 

(ML.hrp)