Beranda Nasional Panser Haloho Diduga Langgar Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Panser Haloho Diduga Langgar Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

629
0
IMG-20170929-WA0004
Loading...

BuktiPers.Com – Simalungun (Sumut)

Pengangkatan perangkat yakni sekretaris desa, Nagori Tongah, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Pangulunya diduga menunjuk langsung sekdes tanpa melalui mekanisme teknis pengangkatan perangkat/sekretaris desa.

Seharusnya pangulu sebenarnya lebih awal harus membentuk panitia seleksi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal satu anggota. Lalu mengajukan pada camat dan setelah camat mengeluarkan rekomendasi seleksi pengangkatan perangkat/sekdes sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya.

Namun lain yang dilakukan Panser Haloho sebagai Pangulu Nagori Tongah, Kecamatan Purba. Dimana Panser diduga menunjuk langsung pengangkat seorang sekdes yang bermarga Purba, Tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2015, dalam hal pengangkat perangkat desa telah dituang dalam pasal 4.

Baca Juga!  Pembangunan Gedung Posyandu Desa Mangunkerta

Jadi penunjukan langsung yang diduga dilakukan Panser Haloho sangat berlawanan dengan peraturan yang berlaku sehingga bisa dikategorikan pengangkatan Sekdes tidak sah karena cacat hukum dan Panser Haloho bisa mendapat teguran/binaan dari Bupati Simalungun melalui DPMPN.

Hal pengangkatan sekdes secara sepihak/penunjukan langsung yang dilakukan Panser Haloho, tercium saat BuktiPers.Com menyambangi kantor Pangulu Nagori Tongah, Kamis (28/9/2017). Dimana marga Purba yang mengaku sekdes terlihat bingung dan seperti tidak tahu akan fungsi serta tugasnya yang akan dikerjakan, namun saat reporter mencoba menelusurinya dengan pertanyaan, Purba tampak sibuk mengotak-atik handphone miliknya sambil menjawab reporter dengan ragu-ragu.

“Maaf lah lae tidak tahu aku semua pertanyaan lae itu, karena aku baru ditunjuk pak pangulu (Panser Haloho-red) jadi sekdes sekitar dua bulan ini jadi belum tahu. Mana ada tim seleksi, langsung pangulunya yang mengangkat aku jadi sekdes disini lae,” ujar Purba sambil sibuk nelpon seseorang.

Baca Juga!  Kaula Muda Mandailing Natal, Harapkan AHY Maju Pilpres 2019

Namun dicoba meminta waktu Panser Haloho menjelaskan terkait hal tersebut melalui Jones Purba yang merupakan KUR Pembangunan Nagori, Namun alhasil hingga berita ini diturunkan Panser sepertinya tidak bersedia menanggapi hal tersebut.

Diharapkan pemerintah Kabupaten Simaluungun melalui Kepala DPMPN untuk memanggil Panser Haloho dan membatalkan SK Sekdes yang baru ditunjuk Panser Haloho karena diduga cacat hukum. (RS/Red)

Loading...