Beranda Lintas Provinsi Peduli Keluhan Warga, Pemkab OKU Selatan Bentuk Tim Kelokasi Penambangan

Peduli Keluhan Warga, Pemkab OKU Selatan Bentuk Tim Kelokasi Penambangan

143
0
Loading...

Buktipers.com – OKU Selatan ( Sumsel)

Menyikapi keluhan Masyarakat pengguna jalan dan warga desa tekana dan tanjung beringin, warga sekitar penambangan bahan baku semen yang menimbulkan debu dan genangan Air di jalan mendapat perhatian serius dari Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dengan dibentuknya Tim kerja untuk meninjau kelokasi Penambangan tersebut,Kamis (20/12/18).

Tim yang dibentuk Pemkab OKU Selatan itu selain meninjau lokasi penambangan, tim akan menanyakan kepada pihak perusahaan atas keluhan pengguna jalan dan masyarakat sekitar areal penambangan.

Dikatakan Masyadin (45) warga kecamatan Buay Pemaca, “Kami harapkan perusahaan mematuhui ketentuan Perizinan pengolaan tambang, peduli lingkungan dan memperhatikan Akses jalan disekitar lokasi, ujarnya.

Ditambahkannya, “sering disekitar lokasi penambangan terjadi penumpukan sisa pengerukan di bahu jalan, kalau musim hujan terjadi genangan air di jalan dan kalau musin kemarau kendraan dump truck milik perusahaan melintas membuat banyak debu dan sangat mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar.” katanya.

Baca Juga!  Mobil Dinkes Kapuas Hulu Terjungkal ke Paret, Begini Kisahnya

Tim kerja dari Dinas Lingkungan hidup, Dinas penanaman modal dan Perizinan terpadu satu pintu, Dinas Perhubungan, Dinas pendapatan daerah, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah kecamatan dan toko masyarakat beserta Perangkat desa tekana, melakukan musyawarah dilokasi Penambangan, untuk mencari solusi mengatasi keluhan Masyarakat tersebut.

Kepala Dinas Penanaman modal dan Perizinan terpadu satu pintu, Haris munandar, SH.M.Hum menjelaskan kepada masyarakat, “Sesuai dengan peraturan Menteri Energi sumber daya mineral      (ESDM) Nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara Perizinan menjadi wewenang Provinsi dan Pusat, Pemerintah Kabupaten hanya sebatas memberikan rekomundasi mengenai tata ruang lokasi penambangan.” tegasnya.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Perusahaan baru – baru ini, SK Izin Produksi Nomor 0459 tahun 2018 tertangal 6 Agustus 2018 yang dikeluarkan PTSP Provinsi yang usahanya Tras yaitu bahan campuran untuk PT Semen dengan luasan wilayah 6,7 Hektar, tentunya berdasarkan Izin yang dikeluarkan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik dari sisi lingkungan, perpajakan maupun perhubungan yaitu jalan yang sempat menjadi keluhan masyarakat.” jelasnya.

Baca Juga!  Gempa M 5,1 Terjadi di Banda Aceh, Tak Berpotensi Tsunami

Selanjutnya, Pihak Perusahaan harus membuat laporan kegiatan penanaman modal ( LKPM) yang diamanahkan oleh peraturan, oleh karena itu harus dilaporkan setiap satu triwulan sekali, “kalau dihitung dari izin yang dikeluarkan bulan Agustus semestinya pihak perusahaan sudah memberikan laporanya.” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan hidup Umar sapari menegaskan, “Sebelumnya sudah ada perjanjian yang disepakati dari Dinas Lingkungan hidup dan Pihak perusahaan, diantaranya agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan hamburan debu dijalan disaat sedang melakukan pengelolaan pertambangan dan mengankut bahan Eksplorasinya.

Tentunya, kami sangat menyangkan kepada pihak perusahaan dalam pengelolaanya masih menimbulkan keluhan ditengah masyarakat, baik masyarakat setempat maupun pengguna jalan.      “Diharapkan kepada pihak perusahaan agar bisa untuk menjaga kelancaran bersama dengan tidak melanggar hasil dari kesepakatan yang sudah disepakati.” ujarnya.

Baca Juga!  Bupati Oku Selatan dan PT Telkomsel Bahas Pemasangan Jaringan di Daerah Terisolir

Terpisah, Muslimin selaku pihak pengelola tambang berjanji akan memenuhi kewajibanya sebagai pihak perusahaan, “untuk mematuhi sesuai dengan isi dari diterbitkanya SK yang diterima. selain itu juga apa yang sudah menjadi kesepakatan antara pihak pemerintah daerah baik melalui Instansi yang terkait akan dijalankan. “katanya. (Suardi)

Loading...