Pekerjaan Dana Desa “Dikorupsi” Plt. Pangulu

0
1491
IMG-20170918-WA0003

BuktiPers.Com – Simalungun (Sumut)

Kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2017, di Desa/Nagori Marubun Bayu, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sudah digunakan 60% oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Nagori Marubun Bayu. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut banyak indikasi penyimpangan yang terjadi dan juga sistem administrasinya yang seperti dikendalikan oleh Juliati yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) dan merupakan Kepala Seksi Pemberdayaan Masayarakat Nagori (PMN) di Kantor Camat Tanah Jawa.

Dan bukan hanya itu, indikasi korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dana desa tersebut tampak terlihat dalam pembangunan rabat beton, di Huta II Sosor Nauli, Nagori Marubun Bayu, Kecamatan Tanah Jawa.

Seperti dalam pantauan BuktiPers.Com di lokasi kegiatan, Senin (18/9/2017) dimana pemasangan coran yang disinyalir mengurangi volume pekerjaan, pengurangan volume dilakukan dengan pemasangan pinggir melebihi dari 15 cm untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang mengontrol/mengawasi kegiatan. Namun volume di tengah pekerjaan rabat beton diduga pekerja mengurangi sekitar 7 cm dari dasar pembangunan rabat dengan ketebalan 15 cm dan menggunakan batu padas campuran untuk rabat beton.

Saat dikonfirmasi, Juliati sebagai Plt dan Kasi PMN berdalih tidak mengetahui situasi/keadaan kegiatan yang dikerjakan TPK di lapangan dan mengarahkan untuk mengkonfirmasi ketua TPK.

“Aku kurang tahu bang keadaan kegiatan dan aku diluar ini, tapi abang temuilah Ketua TPK. Karena aku cuma plt disitu (Marubun Bayu-red). Kalau batu padasnya kan untuk menyisip aja itu bang dan galian pinggir itu untuk pemasangan pondasinya itu,” dalih Juliati dengan singkat melalui sambungan sellulernya.

Dari keterangan Juliati, besar dugaan adanya keterlibatan dalam indikasi korupsi dan juga bekerja sama pada TPK.

Yang anehnya saat dikonfirmasi, KAUR Pembangunan Nagori Marubun Bayu, bukannya membuat keterangan yang jelas melainkan dirinya berpura-pura lupa, saat dipertanyakan terkait perusahaan dan pelaksanaan kegiatan.

“Dari mana bapak? bapak bertanya kayak pemeriksa aja dan lupa aku sudah berapa semua kami gunakan anggarannya tapi kalau penarikan yang dilakukan dari 60% dari pemkab, dua kali ditarik pertama 50% + 40%. Kami belanja dari Perusahaan yang di balimbingan,” cetus wanita yang mengaku Kaur pembangunan.

Diharapkan semoga penggunaan dana desa di Nagori Marubun Bayu dapat terealisasi dengan baik dan menyentuh kepentingan masyarakat, jadi diharapkan pada Inspektorat dan BPKP untuk benar- benar memeriksa penggunaan dana desa tersebut. (RS/red)