Pemeliharaan Jalan di Tanjungbalai Dinilai Bermasalah, LSM Minta Penegak Hukum Usut Anggarannya

0
273
Salah satu pemeliharaan jalan, di kota Tanjungbalai, yang dinilai bermasalah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2011, tentang tata cara perbaikan dan pemeliharaan jalan. (Foto/Gani/Fauzi)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Tanjungbalai (Sumut)

Pelaksanaan pemeliharaan jalan, di kota Tanjungbalai, dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2011, tentang tata cara perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Dinas PUPR Tanjungbalai  melalui bidang bina marga dalam pemograman perbaikan jalan Tahun 2018 yang menghabiskan dana sebesar Rp.1 miliar tersebut, dinilai tidak tepat.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris LSM PK-APPD Tanjungbalai, Surya Sinambela kepada wartawan,  Sabtu (26/1/2019).

Dikatakannya, berdasarkan Permen PU Nomor 13 Tahun 2011, yaitu pasal 12 ayat 1 dan 2, bidang bina marga Dinas PUPR Tanjungbalai dalam pemogramannya harus mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat dan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

“Perbaikan/pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat, serta memperbaiki kerusakan – kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Yang dimaksud jalan, dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan, serta mengikuti suatu standar tertentu,”jelasnya.

Lanjutnya, bidang bina marga pada Dinas PUPR Tanjungbalai, selaku penyelenggara pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan, dan rencana umum pemeliharaan jalan. Hal itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, sistem informasi, sistem manajemen aset dan rencana penanganan pemeliharaan jalan, ujarnya.

“Yang dimaksud dengan pemeliharaan rutin jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan pemeliharaan/pembersihan bahu jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbaikan adalah rehabilitasi jalan, dengan kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana,”paparnya.

Tetapi kita lihat saat ini di Kota Tanjungbalai, untuk pemeliharaan rutin jalan yang diprogramkan tersebut, dalam pelaksanaannya, hanya untuk menghabiskan anggaran saja, tandasnya.

Tujuan dari program tersebut, bukan untuk tujuan yang sebenarnya, tetapi untuk meraup keuntungan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, tudingnya.

Karena yang kita lihat, hampir semua di setiap kecamatan dan kelurahan di Tanjungbalai, banyak jalan – jalan yang berlobang, dan bahu jalannya ditutupi semak belukar, bebernya.

“Oleh karena itu, kita mendesak pihak penegak hukum terkait agar mengusut tuntas dana anggaran pemeliharaan jalan Tahun 2018 sebesar Rp.1 miliar,”tegas Surya Sinambela.(Gani/Fauzi)