Pemerintah sidak kelokasi penambangan, Begini Hasilnya

0
234
Tim kerja Pemerintah OKU Selatan tinjau galian C
Dijual Rumah

Buktipers.com – OKU Selatan (Sumsel)

Keluhan pengguna jalan terkait pengelolaan tambang bahan baku semen, langsung mendapat respon dari Pemerintah degan mendatangi lokasi galian, Kamis (20/12/2018), di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Masyadin (45), warga pengguna Jalan yang tinggal disekitaran mengiginkan pihak perusahaan mematuhui ketentuan Perizinan yang sudah ada.

Dikatakanya, disekitar lokasi terdapat tumpukan sisa dari pengerukan yang terbawa dari Arus Air hujan, hingga menyebabkan genangan Air dibadan jalan.

Tim kerja terdiri dari Dinas Lingkungan hidup, Dinas penanaman modal dan Perizinan terpadu satu pintu, Dinas Perhubungan, Dinas pendapatan daerah, Dinas PU dan penataan ruang, Pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat beserta Perangkat desa tekana, bermusyawarah.

Dilokasi, Kadis Penanaman modal dan Perizinan terpadu satu pintu, Haris munandar, SH.M.Hum menjelaskan kepada masyarakat dihadapan pemilik perusahaan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri ESDM, Nomor 11 tahun 2018, tentang tata cara Perizinan menjadi wewenang Provinsi dan Pusat, Pemerintah Kabupaten hanya sebatas memberikan rekomundasi mengenai tata ruang lokasi penambangan.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Perusahaan baru – baru ini, bahwasanya SK Izin Produksi Nomor 0459 tahun 2018 tertangal 6 Agustus 2018 yang dikeluarkan PTSP Provinsi yang usahanya Tras yaitu bahan campuran untuk PT semen dengan luasan wilayah 6,7 Hektar.

Selanjutnya, Pihak Perusahaan harus membuat laporan kegiatan penanaman modal ( LKPM) yang diamanahkan oleh peraturan, oleh karena itu harus dilaporkan setiap satu triwulan sekali.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan hidup Umar sapari menerangkan bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian yang disepakati dari Dinas Lingkungan hidup dan Pihak perusahaan.

Tentunya, kami sangat menyayangkan pihak perusahaan dalam pengelolaanya masih menimbulkan keluhan ditengah masyarakat, baik masyarakat setempat maupun pengguna jalan.

Terpisah, Muslimin selaku pihak pengelola tambang berjanji akan memenuhi kewajibanya dan mematuhi isi dari SK yang diterima. selain itu juga apa yang sudah menjadi kesepakatan antara pihak pemerintah daerah baik melalui Instansi yang terkait harus dipatuhi. (Suardi)

Editor : AndiGa