Pemkab Labuhanbatu Sampaikan Nota Pengantar Materi Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

0
14
Bupati Labuhanbatu, diwakili Sekdakab Labuhanbatu, Ir. M.Yusuf Siagian M.MA, menyampaikan ranperda pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (1/9/2020).

Labuhanbatu, buktipers.com – Bupati Labuhanbatu, diwakili Sekdakab Labuhanbatu, Ir. M.Yusuf Siagian M.MA, menyampaikan ranperda pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (1/9/2020).

Pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud, sebagai bentuk pengaturan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, baik terhadap rencana penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah atas implementasi peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Di mana ketentuan dimaksud secara efektif diberlakukan, pada tahun anggaran 2021 yang akan datang.

Tentu hal ini mengharuskan kita untuk menyikapi aturan dimaksud melalui peraturan daerah yang diajukan kepada dewan yang terhormat pada sidang kali ini, katanya.

Disebutkan Sekda, ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan merupakan ketentuan yang lebih mengakomodir dan sinkronisasi terhadap ketentuan lain dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sekda menyampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan, bahwa ranperda tentang pengelolaan keuangan yang diajukan kali ini, memuat berbagai perubahan – perubahan yang sangat signifikan, terutama postur APBD.

Dimana selama ini, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah dan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa APBD tahun 2021 nantinya menggunakan istilah pendapatan transfer dan belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, perubahan komposisi atas postur APBD dimaksud tentu disinkronkan dengan peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD setiap tahunnya.

“Selain perubahan yang kami kemukakan, dapat disampaikan kepada dewan yang terhormat dalam persidangan ini, bahwa para pemangku jabatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan daerah mengalami perubahan khususnya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok dan fungsi setiap para pejabat dalam organisasi perangkat daerah kemudian adanya optimalisasi bagi aparat pengawas internal pemerintah (APIP),”ungkapnya.

Usai menyampaikan nota pengantar, Sekdakab Labuhanbatu, Ir. Muhammad Yusuf Siagian M.MA, menyerahkan dokumen ranperda tentang pengelolaan keuangan yang diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Hj.Meika Riyanti Siregar untuk dilakukan pembahasan, pada sidang lanjutan berikutnya.

 

(Syafii Harahap)