Beranda Lintas Provinsi Pemprov dan Polda Kepri Tandatangani NPHD Pilkada 2020

Pemprov dan Polda Kepri Tandatangani NPHD Pilkada 2020

67
0
Pemprov Kepri, bersama Polda Kepri, penandatanganan NPHD dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2020.

Batam, buktipers.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemvrop Kepri) melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada tahun 2020, bersama Polda Kepri, di Rupatama Polda Kepri, Jum’at (14/2/2020).

Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S.Sos, M.Si, melalui pesan WhatsApp-nya  kepada wartawan, Jum’at 14/02/20 mengatakan “Kegiatan penandatanganan NPHD tersebut dihadiri Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Ketua KPU Provinsi Kepri, PJU Polda Kepri, Komisioner KPU Provinsi Kepri, Sekretaris KPU Provinsi Kepri. Dan hadir juga, Ketua Bawaslu  Kepri, seluruh komisioner Bawaslu Kepri, Sekretaris Bawaslu  Kepri, serta asisten pemerintahan umum dan Kesra Kepri, “jelasnya.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K, mengatakan, pada bulan September akan dilaksanakan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati secara serentak.

Baca Juga!  Gunting Hilang, Pembantu Ini Disiram Air Mendidih

“Yang pertama, tentunya kita harus menselaraskan kesepakatan kita, bahwa pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati adalah amanat undang-undang.

Karena pada saat itu, pilkada adalah bagian dari otonomi daerah, sebagaimana didalam UU No 32, kemudian pada perjalanannya, keluar UU No 10 tahun 2016 dan merubah UU NO 1 tahun 2015, “katanya.

Dijelaskan, bahwa pemilihan langsung terhadap gubernur, wali kota, dan bupati, sejalan dengan apa yang diharapkan didalam UUD tahun 1945.

Sama seperti penandatanganan NPHD, pada siang hari ini, adalah satu proses dan satu tahapan yang telah dilaksanakan sesuai dengan praturan PKPU. Seharusnya dilaksanakan pada bulan yang lalu, artinya kita harus taat azas, ucapnya.

Dan ketika berbicara pengamanan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, politik anggaran ada dibawah Pemda, apabila berbicara pilres politik anggaran berada di pemerintah pusat, ujarnya lagi.

Baca Juga!  Empat Pria Ini Diamankan Polres Bireun, Kampanye Door to Door Bawa Senjata

“Terimakasih untuk bapak ketua DPRD kami menerima Rp.16.485.837.000 untuk dukungan pengamanan 2942 personil dengan 9 (sembilan) tahapan, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelantikan. Dan kami juga tidak mengharapkan terjadinya pemilihan ulang, “kata Kapolda Kepri, melaui Kabid Humas Polda Kepri.

Dikesempatan yang sama, Sekda Pemprov Kepri, DR H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos, MSi menyebutkan “Tahun 2020 merupakan tahun yang di penuhi dengan agenda politik daerah, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang secara serentak di laksanakan di beberapa daerah,”ujarnya.

Dikatannya, meskipun masa kampanye belum dimulai, namun suasana kondusif harus kita pupuk sejak dini, agar masyarakat tidak mudah terpecah belah.

Untuk itu, pihak pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan salah satunya institusi Polri, sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab, dalam hal pengamanan Pilkada.

Baca Juga!  Pelaku Pencabulan di Rantau Bumbun Kalis Diamankan Polres Kapuas Hulu

Sesuai Peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2011, secara tegas mengatur penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang di terimanya, tegasnya.

Atas nama Pemprov Kepri, kami sangat menaruh harapan besar melalui jalinan kerjasama ini, serta dengan besaran nilai yang telah dihibahkan. Kepolisian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal selama pelaksanaan Pilkada 2020. Dan kita juga berharap kepada seluruh elemen agar berama-sama berusaha menjaga situasi keamanan dan ketertiban, pada masa Pilkada 2020 nantinya, guna berjalan tertib, aman dan kondusif, tutupnya.

(R/Zul)

Loading...