Pemuda di Mempawah Ditangkap Polda Kalbar karena Ubah Isi Pancasila jadi Pancagila

0
222
Tim Cyber Crime Polda Kalbar saat mendatangi GP di rumahnya di Kabupaten Mempawah, Kalbar, Rabu (2/10/2019). (Foto: Istimewa)
Dijual Rumah

Mempawah, buktipers.com – Tim Cyber Crime Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menangkap seorang pemuda berinisial GP alias Gugun Rattle (24), warga Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Rabu (3/10/2019). Pemuda itu diduga menghina lambang negara dengan mengubah isi Pancasila menjadi pancagila.

GP tidak berkutik saat Tim Subdit 5 Direktorat Reskrimsus atau Subdit Cyber Crime Polda Kalbar di bawah pimpinan AKBP Hujra, menghampiri dia di rumahnya di Wajok Hilir, Rabu kemarin. Tim kemudian mengamankan GP yang diduga melanggar Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Mapolda Kalbar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes (Pol) Mahyudi Nazriansyah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula saat Subdit Cyber Crime melakukan patroli di media sosial.

“Tim menemukan akun yang mengunggah dan mengubah isi Pancasila dan bunyi kelima Pancasila menjadi pancagila. Ini merupakan hasil patroli media sosial yang dilakukan anggota siber,” ujarnya.

Tim selanjutnya melakukan profiling dan menemukan pemilik akun berinisial GP. Untuk mengamankan pelaku, tim Subdit 5 Direktorat Reskrimsus berkoordinasi dengan Polsek Siantan.

“Tim Subdit 5 Direktorat Reskrimsus mengamankan GP kemarin (Rabu 3/10/2019) mengamankan soerang pemuda berusia 24 tahun asal Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan dan pemberkasan. Rencananya polisi juga akan berkoordinasi dengan ahli bahasa dan pidana.

Dia mengatakan, GP terancam dikenakan dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Isinya menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

GP juga dikenakan Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Isinya menyebutkan, setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

 

Sumber : iNews.id