PENEGAKAN KONSTITUSI YANG TIDAK KOMITMEN

0
517
IMG_20170827_185142
Loading...

Oleh : Frans Samosir

Apabila pemimpin sebuah organisasi tidak mematuhi rambu disiplin yang direncanakan sejak pendirian organisasi, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan bejalan timpang yang kedepannya terjadi pembubaran!

Demikian pula sebuah negara, dimana negara adalah merupakan organisasi dari sebuah kumpulan organisasi yang terdiri dari wilayah dan penduduk. Wilayah yang meliputi darat, laut dan udara, sedangkan penduduk meliputi rakyat dan pemimpin.

Menegakkan konstitusi secara continiu dan komitmen adalah cara terbaik membangun negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Sebab jika Pemerintah tidak Komitmen dalam menjalankan Konstitusi dapat dipastikan keadaan negara yang kacau balau. Hal ini dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari dimana Pemerintah sangat tidak konsisten dalam menegakkan konstitusi.

Ada beberapa pasal dalam UUD’45 yang hingga kini masih diragukan pelaksanaannya, yaitu pasal 29, 31, 33 dan 34. UUD’45 sebagai sumber hukum negeri ini terlihat menangis dengan tidak tegaknya beberapa pasal tersebut.
Pasal 29 mengenai agama dan kepercayaan, terlihat sangat menjadi polemik di dalam kehidupan sehari-hari.

Ada banyak rumah ibadah yang dibongkar paksa dan dibakar, demikian pula penganut agama yang beribadah disana diintimidasi. Hal ini telah terjadi sejak lama dan bahkan telah banyak yang melakukan ibadah raya di depan istana negara karena rumah ibadahnya dibongkar paksa. Namun entah apa yang terjadi di negeri ini sehingga negara dan pemerintah belum mampu hadir menegakkan konstitusi.

Baca Juga!  Astawa Motivasi Lebih Berani Hadapi Masalah

Pasal 29 UUD’45 yang bernafaskan sila pertama dari PANCASILA dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia masih belum mendapat perhatian dari Pemerintah. Dengan maraknya penyegelan dan pembongkaran serta pembakaran rumah ibadah menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan sila pertama Pancasila.

Sejurus dengan itu pula, terhadap para korban, yaitu pemeluk agama, pemerintah tidak mamapu menegakkan Ayat pertama (1) Pasal 29 UUD ’45 tersebut. Dan hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan ibadah.

Sementara di sisi lain, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk memberangkatkan pemeluk agama menunaikan ibadahnya. Hal ini sangat mencederai sila ke lima PANCASILA dimana pemerintah berlaku tidak adil! Dan ketidakadilan ini telah memicu kelunturan hati rakyat terhadap sila ke tiga PANCASILA.

Pasal 31 mengenai pendidikan, dimana satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah masih sangat jauh dari harapan. Melalui Pasal 31 UUD’45 Pemerintah menerbitkan UU nomor 20/2003 dengan tujuan memberikan kemudahan bagi seluruh anak bangsa dalam memperoleh pendidikan.

Baca Juga!  Hitungan Hari Lagi, Ustadz Abdul Somad Akan Hadir Di Kabupaten Dharmasraya

Bahkan, diberlakukan “WAJIB BELAJAR” (wajar) bagi anak usia 6 hingga 15 tahun yang dibiayai oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan dilapangan Pemerintah tidak mampu menegakkan konstitusi itu. Hal ini terbukti dari maraknya pungutan dan atau permintaan sumbangan di sekolah.

Pasal 33 mengenai kekayaan alam dan mafaatnya yang menurut pasal tersebut dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah menghianati konstitusi itu. Terbukti dari kandungan mineral bumi Indonesia sangat banyak dikuasai bangsa asing. Dan bahkan hasil tambang di Papua dikirim ke luar negeri hampir seluruhnya, demikian pula tambang minyak di Sumatera. Hutan kita pun banyak yang dikuasai asing, rakyat hanya sebatas karyawan dan bahkan hampir dapat dikatakan menjadi budak di negeri sendiri. Pengusaha asing yang menjadi kaya raya bersumberkan harta kekayaan bumi Indonesia, sementara publik Indonesia menjadi budak abadi di negeri sendiri.

Pasal 34 yang sejurus dengan Pasal 33 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, Pemerintah juga telah menghianati konstitusi ini. Ayat pertama yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sepertinya hanya merupakan tulisan tanpa bukti konkrit.

Baca Juga!  Warga Desa Kemuneung Hulu Temukan Granat Korea

Sekalipun Dinas Sosial ada dimana-mana namun anak terlantar serta fakir miskin tetap meningkat dimana-mana pula. Yang artinya, Pemerintah tak mampu melaksanakan konstitusi tersebut. Dalam ayat (3) dimana berbunyi “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang hingga kini masih banyak korban meninggal dunia akibat tidak mendapat pelayanan. Pihak rumah sakit sering mempertanyakan pembayaran calon pasien dan bahkan sering diterlantarkan.

Penegakan konstitusi yang tidak konsisten oleh pemerintah ini sesungguhnya bersumber dari masyarakat yang kurang memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Sering terjadi, UU telah dilahirkan namun pelaksana UU tersebut tidak serius (fakta-faktanya akan diulas dalam kesempatan kemudian).

Dan untuk itu sebaiknya kita semua, dari segala sendi dan elemen masyarakat membantu dan mendorong pemerintah menjalankan hukum itu sebagaimana mestinya. Kita yang berada dilingkungan pemerintahan baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif dan kita yang berada di luar pemerintahan seharusnya bergandeng tangan bekerja sama bahu membahu menjalankan aturan demi aturan untuk tercapainya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan konstitusi. (Frans/Red)

Loading...