Penerbitan HGU PT. Parasawita Dan PT. Rapala Tahun 2014 Diduga Banyak Pelanggaran

0
1045
Dijual Rumah

Buktipers.com-Aceh Tamiang (Aceh)

Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Parasawita dan PT. Rapala tahun 2014 yang direkomendasi Tim B, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, diduga banyak terjadi pelanggaran perundang-undangan, terkait terbitnya HGU dan pengalihan terhadap dua perusahaan perkebunan tersebut, ungkap, Ketua Transparansi Aceh, Kamal Ruzamal, SE, kepada Buktipers.com Minggu (06/08/2018) di Kualasimpang, Aceh Tamiang.

Pengurus LSM Transparansi Aceh, mengungkapkan, bahwa perpanjangan dan pengalihan HGU terhadap dua perusahaan perkebunan tersebut selain diduga banyak pelanggaran juga tidak prosedural sehingga ada celah untuk dibatalkan, ujar Kamal.

Dalam proses pengalihan untuk perpanjangan HGU tersebut diduga ada cacat yuridis yang berkaitan dengan aspek persyaratan dalam penerbitan HGU, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hal ini diduga diabaikan oleh Tim Pemeriksaan B, Kanwil BPN Provinsi Aceh, yang kala itu diketuai oleh mantan Kakanwil BPN Aceh, H. Mursil, yang sekarang menjadi Bupati Aceh Tamiang, untuk priode 2017 – 2022.

“Kami menduga ada aspek prosedur hukum yang dilangkahi dan tidak dipenuhi oleh Tim Pemeriksa B dalam proses pembaharuan HGU PT. Parasawita, dan ini menjadikan langkah awal kami untuk melakukan investigasi lebih dalam terhadap proses perpanjangan HGU PT. Parasawita, sehingga hasil investigasi ini nantinya bisa menjawab permasalahan hilangnya wilayah desa definitif Perkebunan Sungai Iyu dan desa lain yang merasa dirugikan dengan perpanjangan dan pengalihan HGU PT. Parasawita”, ungkap Ketua LSM Transparansi juga Ketua DPC Sarbumusi.

Berdasarkan Pasal 200 ayat (1), UU No.32/2004, disebutkan, “dalam pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa, yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Menurut kami penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintahan daerah kabupaten, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan kabupaten. Jadi dalam UU ini kampung Perkebunan Sungai Iyu merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang, dengan dihilangkannya desa definitif tersebut akibat pengalihan HGU PT. Parasawita kepada PT. Rapala, itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan.

Informasi yang berhasil dihimpun Buktipers.com, bahwa kampung perkebunan sungai Iyu sebelumnya telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/911/2013, tentang penetapan nama dan nomor kode wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, Mukim dan Gampong di Aceh.

Berkaitan dengan hal diatas akibat perpanjangan dan pengalihan HGU PT. Paraswita kepada PT. Rapala tahun 2014,
diduga telah memicu sengketa Lahan sehingga mengakibatkan 22 warga Kampung Perkebunan Sungai Iyu diduga di tetapkan sebagai tersangka. Padahal kampung Perkebunan Sungai Iyu telah dikukuhkan sebagai desa definitif pada tahun 2013 lalu.

“Terasa ganjil jika HGU PT. Parasawita SK.No.36/HGU/BPN/1990 yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, tidak mempertimbangkan keberadaan Kampung Perkebunan Sungai Iyu karena sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No.9/1999, dimana “permohonan perpanjangan jangka waktu berlakunya hak guna usaha hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu, jika tidak, maka BPN Republik Indonesia tidak akan memproses pengajuan permohonan tersebut”, jadi secepat-cepatnya HGU PT. Parasawita melakukan perpanjangan hanya pada 01 Januari 2014, konon pula pembaharuan HGU itu dilakukan pada April 2014, sementara SK Gubernur Aceh Nomor: 140/911/2013 pada bulan November 2013, jadi seharusnya Tim Pemeriksa B mempertimbangkan sengketa lahan Kampung Perkebunan Sungai Iyu dalam proses pembaharuan HGU PT. Parasawita, karena penghilangan kampung itu bertentangan dengan pasal 200 (1) UU No.32/2004” dan SK Gubernur Aceh, kata Kamal.

Khusus untuk hak guna usaha di Provinsi Aceh terdapat persyaratan tambahan dalam rangka pemberian atau penetapan hak atas tanah harus mendapat rekomendasi Bupati (Dinas Perkebunan), dan Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Terkait hal diatas, lanjut Kamal, pembaruan HGU PT. Parasawita tidak memiliki rekomendasi dari bupati dan melanggar Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang tata ruang, karena disebutkan disana ada 500 hektar di daerah Seruway diperuntukan untuk kawasan industri, diantaranya 409 hektar, untuk dibangun kawasan Halal Food, “Jadi kesemua nya itu tidak dikeluarkan dari HGU PT. Parasawita oleh tim B waktu itu “, terang Kamal.

Dan sambung Kamal, ada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 98 tahun 2013, ada hak masyarakat 20 persen dalam peralihan HGU tersebut, Jo surat edaran kepala BPN RI nomor 2/SE/XII/2012 poin A dan C tentang persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) seluas 20% dan Melaksanakan Tanggung jawab Sosial CSR (Corporate Social Responsibility), keputusan Gubernur nomor 6 tahun 2012, hak untuk masyarakat sebesar 30 persen.

Dari semua hal diatas, tim Pemeriksaan B yang diketuai mantan Kakanwil BPN Aceh, H. Mursil, telah melangkahi peraturan yang berlaku dan tidak prosedural yang hal itu merupakan celah untuk gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) a, UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping semua alasan diatas, kami juga akan mempelajari kenapa Tim B BPN Provinsi Aceh masih tetap menerbitkan HGU PT. Parasawita dan PT. Rapala, sementara banyak peraturan perundang-undangan di langgar “, pungkas Kamal mengakhiri.

Sementara terkait hal itu, mantan Kakanwil Provinsi Aceh yang juga Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil saat di konfirmasi wartawan, Minggu (05/08/2018) melalui pesan Waashap tidak membalas konfirmasi tersebut.
(Tarmizi Puteh / Red)