Beranda Lintas Provinsi Pengangkatan 20 Kepsek di Lingga Diduga Melanggar Permendikbud RI

Pengangkatan 20 Kepsek di Lingga Diduga Melanggar Permendikbud RI

569
0
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.

Lingga, buktipers.com – Beberapa Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP, disinyalir belum menyandang gelar S-1, dan hal itu mendapat tanggapan serius dari mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga, Kepri, Rudi Purwo Nugroho SH.

“Berdasarkan surat edaran Permendikbud Nomor 18356 Tahun 2018, bahwa syarat yang paling utama untuk menjadi Kepsek yang bermutu dan berkualitas dan memenuhi syarat, untuk tingkat SD harus menyandang gelar S-1 atau Diploma IV,”ungkapnya kepada wartawan.

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi dan diabaikan, lanjutnya, maka hal ini akan berdampak buruk, baik dalam pencairan dana BOS, penerbitan raport, penerbitan ijazah, termasuk juga anggaran tunjangan, selaku kepala sekolah, dinyatakan berimplikasi (tidak sah). Inikan bermasalah, jadi ada implikasi hukum di sana, tambahnya.

Baca Juga!  Gunung Agung Erupsi lagi, Tinggi Kolom Abu 5,1 Km

Masih kata Rudi, dari 60 Kepsek yang diusulkan kemarin dan dilantik tahun 2018, ada 18 orang diangkat menjadi Kepsek SD tidak S1, dan untuk tingkat SMP ada 2 orang. Jadi total semuanya 20 Kepsek yang dianggap bermasalah dan ini bisa dikatakan 1/3 dari 60 pengangkatan tersebut bermasalah dan tidak sah menurut peraturan Kemendikbud, tegasnya.

Adapun Kepsek yang masuk kategori bermasalah ijazah S-1 tersebut, salah satunya bertugas di SSMP Pulau Singkep, dan dari 18 Kepsek SD yang di SK-kan, sebagian ada di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir.

Bahkan sekarang ini, berdasarkan surat edaran Permendikbud, aturan untuk jabatan pengawas di SD harus S1, dan untuk tingkat SMP, syaratnya itu harus menyandang gelar S-2, pungkasnya.

Baca Juga!  Harapan Bupati Pesisir Barat saat Peresmian Gedung Keserasian Sosial

Hal senada juga dikatakan salah seorang aktivis perwakilan masyarakat Kabupaten Lingga, Irham.

“Bahkan peraturan yang dikeluarkan Permendikbud, melalui surat edarannya, jelas dipaparkan setiap Kepsek itu selain S-1, mereka juga wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan  Kepala Sekolah dalam bahasa lainnya mengantongi SK sertifikasi dan siklat sebagai Kepsek. Dan kejadian ini dampak negatinya sungguh luar biasa,”tegasnya.

Menanggapi paparan yang disampaikan dua narasumber itu, Kadisdik Lingga, Drs Junaidi Adjam yang dikonfirmasi via WhatApp menjelaskan, “Memang ada kualifikasi Kepsek yang tidak S-1 dan mereka dilantik Tahun 2018, dimulai keluarnya Permendikbud tersebut. Langkah preventif yang Disdik lakukan, akan melakukan reposisi jabatan Kepsek SD, SMP dan akan menggantikan posisi mereka dengan guru yang sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Kepsek sesuai Permendikbud nomor 6/2018. Di APBD-P 2019 ini akan ada seleksi Cakep dan 2020 kegiatan Diklatnya,”ucapnya, Rabu (9/11/2019), lalu, sekira pukul 10.15 WIB.

Baca Juga!  Banjir Melanda Desa Suka Damai, Ratusan Rumah dan Puluhan Hektar Sawah Tergenang  

Disinggung terkait di SD dan SMP mana saja penempatan Kepsek non S-1 ditugaskan ? Kadisdik Lingga, enggan menjabarkannya, hingga berita ini diunggah.

(Zul)

Loading...