Pengelolaan Anggaran Diskominfo Dipertanyakan, Beberapa Awak Media Mengadu Ke DPRD Tuba

0
63
Awak media saat menemui salah satu anggota DPRD Tulang Bawang, Nirwansyah Habib untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dijual Rumah

Tulang Bawang, buktipers.com – Sejumlah awak media, kecewa dengan pengelolaan dana publikasi, di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) yang dinilai tidak terbuka.

Terkait hal itu, sejumlah awak media mendatangi kediaman salah satu anggota DPRD, Nirwansyah Habib untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Salah satu wartawan yang berkunjung, Helmi, Kepala Biro Media Online Meratoday.com mengatakan, dirinya bersama rekan media lainnya, sengaja berkunjung ke rumah satu anggota DPRD untuk menyampaikan kekeluhan mereka dan berharap permasalah tersebut dapat segera ditindak lanjuti.

“Kedatangan para awak media disambut hangat oleh Nirwansyah. Tak lain, tujuan kami ingin menyampaikan keluhan dan berharap permasalahan ini dapat ditindak lanjuti,”ucapnya, Senin (28/12/2020).

Sementara Itu, Nirwansyah, anggota DPRD dari Partai Golkar menegaskan, wartawan merupakan mitra kerja pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, terlebih jika media itu sudah terdaftar dan melengkapi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Diskominfo.

Media tentunya mempunyai hak, apalagi anggaran publikasi tersebut, telah disahkan melalui sidang paripurna sebelumnya, ujarnya.

“Terlebih jika kebutuhan pemerintah setempat telah dipenuhi media, melalui pemberitaan kegiatan Pemkab Tulang Bawang, tentunya Pemkab harus memenuhi kewajibannya. Sebab media terlahir dari sebuah perusahaan,”kata Nirwansyah.

Dia menegaskan, mengenai pengelolaan anggaran, Diskominfo Tulang Bawang harusnya terbuka dan memperjelas peruntukannya. Karena semua itu tentu ada SPJ dan bentuk pertanggung jawaban yang jelas, ujarnya lagi.

“Jangankan dalam jumlah yang banyak, seribu rupiah pun harus jelas dan transparan. Sebab merujuk ke UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

“Insa Allah, dalam waktu dekat akan menyurati Ketua DPRD untuk melakukan pemanggilan terhadap  pihak Diskominfo untuk dilakukan hearing atau dengar pendapat,”tutupnya.

(JN)