Petani Simalungun Minta Percepat Proses TORA, DPRD Sumut: Dishutsu Harus Ikuti Program Pemerintah Pusat  

0
375
Petani di Simalungun yang sangat berharap agar program TORA direalisasikan. Sedang berada di perladangan yang mereka kuasai dan usahai secara turun temurun hingga puluhan tahun di Kabupaten Simalungun..[foto/ist]
Dijual Rumah

Buktipers.com – Simalungun (Sumut)

Petani yang sudah berpuluh-puluh tahun lebih bermukim dan hidup secara turun-temurun di pinggiran kawasan hutan Simalungun, mendesak Dinas Kehutanan Sumut (Dishutsu) untuk mempercepat proses pensertifikatan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

Petani Simalungun, Anggiat Sinaga dan Hartono Sinaga melalui juru bicaranya Erik Ginting, Minggu (27/1/2019) menegaskan, tak ada alasan bagi Dinas Kehutanan Sumut untuk ‘menggagalkan’ TORA, karena TORA adalah program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kemaslahatan petani yang dananya bersumber dari APBN.

Persyaratan untuk mendapatkan program TORA juga sudah dipenuhi oleh petani Simalungun, dimana para petani sudah berpuluh-puluh tahun secara turun-temurun bermukim dan berladang di lahan yang akan di TORA kan itu. Selain itu, lahan yang dihunjuk Kementerian Kehutanan untuk TORA itu juga sudah masuk Peta Indikative.

Program TORA ini kata mereka, adalah bentuk keberpihakan Presiden Jokowi kepada masyarakat petani di Simalungun, agar petani memiliki lahan pertanian secara permanen dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Desakan untuk segera menTORAkan lahan itu ungkap Erik Ginting, dipicu adanya pernyataan pihak Tim Inventarisasi PPTKH Dinas Kehutanan Sumut, yang kesannya tidak berpihak pada petani, yang dikemukakan ketika mengadakan rapat bersama instansi terkait pada tanggal 26 Desember 2018 lalu di Hotel Four Points Medan.

Saat rapat di Hotel Four Points Medan itu, Tim Invet Efendi Pane pada rapat itu sebut petani, telah ‘mewacanakan’ lahan yang sudah masuk Peta Indiktive itu untuk Perhutanan Sosial. Hal ini spontan diprotes keras sejumlah petani.

Pangulu (Kepala Desa) Simpangan Bolon Mekar marga Sinaga dan Pangulu Dolok Marawa Kec.Silau Kahean marga Sipayung juga ikut menyampaikan protes kerasnya kepada Tim Invet Efendi Pane itu, mereka dengan keras menolak lahan dijadikan Perhutanan Sosial dan mendesak pemerintah khususnya Dinas Kehutanan Sumut agar tetap dijadikan sesuai prgram TORA karena sudah masuk Peta Indikative.

Kepada wartawan, para petani Simalungun menegaskan, kalau tidak diTORAkan, mereka akan melakukan demo besar-besaran ke kantor Gubernur Sumut, Dinas Kehutanan Sumut dan DPRD Sumut untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dengan tujuan agar program TORA dilaksanakan untuk kepentingan petani.

“Kita bersama petani dan sejumlah kepala desa dari Simalungun hadir dalam rapat itu. Kita mendengar dia seakan akan-akan ingin mengubah program TORA menjadi program Perhutanan Sosial. Ini sangat tidak sinkron dan berseberangan dengan program pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat jelas-jelas mengatakan untuk program TORA, jadi artinya bukan untuk Perhutanan Sosial,” papar Erik Ginting.

Program TORA katanya tidak boleh berubah atau bergeser, karena Tim Verivikasi sudah turun langsung ke lokasi, menyatakan bahwa lahan itu berada dalam tampungan TORA atau peta Indikative, dan sudah sesuai SK Permenko No.3 tahun 2018.

Permenko No 3 ini imbuh juru bicara petani itu, sebagai tindaklanjut untuk merealisasikan Perpres 88 tahun 2017 dalam penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Berdasarkan peta indikative yang telah diterbitkan atau dibuat pemerintah pusat. Dengan bukti-bukti ini, ujar petani itu, maka tidak ada lagi alasan bagi Tim Invent Dinas Kehutanan Sumut untuk menjadikannya sebagai Perhutanan Sosial, kecuali untuk TORA.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Brilian Moktar SE.MM.[foto/ist]
DPRD Sumut: Ikuti Program Pemerintah Pusat

Permasalahan yang dikeluhkan petani Simalungun ini ternyata mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar SE.MM.

Wakil rakyat dari Fraksi PDIP ini dengan nada sangat tegas mengatakan, apa yang telah diprogramkan pemerintah pusat, harus dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Sumut.

“Sekitar 70 orang petani dari Simalungun melapor samaku. Bahwa setelah bukti-bukti yang dibawa para petani itu saya lihat, maka saya minta kepada pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Sumut, lanjutkan apa yang menjadi perintah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Brilian dengan nada tegas.

“Jangan membuat masyarakat jadi ribut. Bahwa program ini (TORA) adalah program pemerintah pusat, dan sudah punya data peta indikative yang jelas,” kata Brilian Moktar menambahkan.

Brilian Moktar juga menyarankan agar para petani datang ke kantornya di DPRD Sumut membawa lengkap berkas-berkas untuk TORA itu.

“Komisi kita yang membidangi ini, masalah tanah dan hukum. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan segera, kita akan mengundang masyarakat dan Kadis Kehutanan Sumut, pihak Polda Sumut juga seluruh Tim yang sudah turun ke lapangan, untuk menyelsaikan permasalahan ini,” tandas Brilian Moktar.

Dia juga mengingatkan pihak Dinas Kehutanan Sumut untuk tidak menggantung kepentingan masyarakat petani Simalungun.

“Program TORA ini merupakan bagian dari program 2 juta sertifikat yang sesuai rencana pemerintahan Presiden Jokowi,” tukasnya.(maris)