Polda Sumut Warning Pertamina Hingga Ancam Pidanakan Penjual Minyak Eceran Skala Besar

0
108
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto di Polda Sumut, Jumat (11/10/2019) siang. Tribun Medan/M Andimaz Kahfi
Dijual Rumah

Medan, buktipers.com – Polda Sumut belum memberikan sanksi kepada para penjual minyak eceran yang terjual bebas di masyarakat.

Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 53 UU No. 22 tahun 2001 dijelaskan, barang siapa melakukan pengolahan Migas tanpa izin diancam pidana maksimal tiga tahun penjara dengan denda maksimal Rp 30 miliar.

“Bentuk pasal ini belum kita terapkan di masyarakat,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Minggu (13/1/2019).

Pasalnya, kata orang nomor satu di Polda Sumut ini, pihak Pertamina sampai saat ini belum pernah melakukan koordinasi ke Polda Sumut.

“Kita mengetahui bahwa peraturan seperti itu ada.

Namun belum ada masukan dari pihak Pertamina terkait hal yang demikian,”ujarnya.

Mantan Wakapolda Sumut ini juga membeberkan seharusnya pihak Pertamina kalau sudah mengetahui banyaknya penjual minyak eceran harus lebih giat lagi menuntaskannya.

“Kebiasaan mereka buang badan.

Bukannya mereka harusnya tau di mana rumah mereka yang bocor?” kata pria dengan bintang dua dipundaknya ini.

Sejauh ini, masih dikatakan Agus, pihaknya (Polda Sumut) belum melakukan tindaklanjut terkait penjual minyak eceran.

“Kalau mereka resah, silahkan koordinasi ke kita,” ujarnya.

Masih dikatakan Agus, pihaknya juga meminta informasi apabila ada pemain minyak eceran dalam skala besar biar bisa ditangani Polda Sumut.

“Kalau menindak masyarakat yang menjual minyak eceran, belum pernah.

Karena kasihan mereka.

Mungkin cuma itu mereka bisa menghidupi keluarga mereka,” terangnya.

Terpisah, Benny Hutagaol, Sales Executive Pertamina Retail IV mengatakan, masyarakat dilarang membeli BBM jenis apapun untuk dijual kembali karena bertentangan dengan UU No.22/2001.

“Siapa saja yang melanggar pasal 53 UU No. 22 tahun 2001 tentang migas bisa diancam pidana maksimal tiga tahun penjara dengan denda maksimal Rp 30 miliar,” kata Benny, (3/8/2019).

Benny menegaskan, pelarangan ini juga berlaku pada kios-kios penjual yang memperdagangkan berbagai jenis BBM untuk mencari untung.

“Alasannya karena hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penjual dan orang lain,” terangnya.

“Apalagi lokasinya di wilayah perkotaan, kecuali daerah tersebut jauh dari SPBU,” terang Benny.

Menurutnya, jika ada yang mengeluarkan rekomendasi untuk penjualan BBM di wilayah kota artinya itu salah, karena melanggar UU Migas.

“Misalnya pelarangan dalam pembelian BBM jenis premium, karena oknum membeli dalam jumlah banyak nantinya masyarakat yang membutuhkan Premium akan kesulitan,” ujarnya.

Benny mengharapkan ke depannya tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan kesempatan membeli dan menjual kembali BBM termasuk jenis premium.

Dalam pengawasan penjualan di SPBU, pihaknya menggunakan CCTV atau kamera tersembunyi guna mencegah terjadinya penyelewengan oleh oknum yang tak bertanggungjawab.

 

Sumber : tribunnews.com

Editor    : spy