Polemik KJA di Danau Toba Disikapi Anggota DPRD Sumut

0
412
Perairan Danau Toba tampak dipadati Keramba Jaring Apung (KJA). Danau Toba mau jadi pariwisata atau aquarium raksasa ? (Foto/Stg)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Simalungun (Sumut)

Danau Toba mau jadi pariwisata atau aquarium raksasa ?

Belakangan ini, marak permasalahan mencuat terkait dengan banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA), yang  ada di Danau Yoba dan disinyalir penyumbang limbah terbesar ke danau tersebut.

Bahkan pada bulan Febuari 2019, yang lalu, salah satu perusahaan terbesar di danau itu, yaitu  PT Aquafarm Nusantara, mendapatkan surat teguran administratif dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, karena diduga membuang limbah (bangkai ikan) ke dasar perairan Danau Toba.

Dalam teguran tertulis itu, PT Aquafarm diminta merevisi dan melaksanakan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk masing-masing unit kegiatan dan salah satunya di kawasan Danau Toba.

PT Aquafarm juga diminta agar menyesuaikannya dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba, selambat-lambatnya 180 hari kalender.

Dan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut sebelumnya,  yaitu Nomor:188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung Perairan Danau Toba terhadap kegiatan KJA menyatakan, bahwa daya dukung maksimum Danau Toba untuk budidaya perikanan adalah 10.000 ton ikan per tahun.

Namun pantauan buktipers.com, di lapangan, bahwa KJA yang ada di kawasan perairan Danau Toba, belum juga ada tanda-tanda pengurangan KJA, termasuk milik PT Aquafarm yang diminta untuk menyesuaikan daya dukung dan daya tampung.

Padahal, Gubsu telah memberikan waktu selambat-lambatnya 180 hari dan ini sudah memasuki hari yang 90, semenjak surat teguran itu dilayangkan.

Menyikapi polemik KJA itu, Anggota DPRD Sumut, Richard Pandapotan Sidabutar SE,  kepada buktipers.com mengatakan, polemik KJA itu mencuat, dikarenakan lambatnya pemerintah mengambil satu keputusan dan lambatnya penetapan zonasi.

Menurutnya, permasalahan serius ini haruslah mendapat perhatian yang khusus dari berbagi intansi, agar perairan Danau Toba tidak tercemaran terus-menerus.

Dia juga menegaskan, agar KJA yang ada di Danau Toba segera diselesaikan agar tidak berlarut larut dan danau tersebut, bisa benar – benar menjadi destinasi wisata internasional dan menjadi warisan maupun kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.

Richard juga mendorong Pemprovsu agar melakukan kajian komprehensif untuk membuat Ranperda yang lebih jelas, sesuai amanat Perpres 81/2014 tentang tata ruang wilayah Danau Toba dan sekitarnya.

Perpres 81/2014 kan suda jelas mengatur zonasi perikanan. Namun sampai saat ini, dimana zonasi itu berada? Mau kita bawa kemana Danau Toba ini? Mau jadi pariwisata atau kita jadika aquarium raksasa ?, gugah Richard, Jumat (24/5/2019).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang, melalui whatsapp-nya mengatakan, “bahwa hasil pertemuan dengan Komisi B DPRDSU kemarin, sudah menghasilkan tindak lanjut turunan dari Perpres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba. Dimana pasal 117 menyatakan, agar Pemerintah Daerah membuat perda zonasi terkait rencana detail dan tata ruang kawasan Danau Toba,”jelas Mulyadi.

Sementara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Simalungun, Pardumuan Sijabat mengatakan, akan dibuat pansus dengan melibatkan berbagai intansi yang berkaitan dengan Danau Toba, diantaranya, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, BWSS wilayah II Sumut, Dinas Perikanan dan Kelautan.

Dan tentu melibatkan Bappeda. Intinya pembentukan pansus akan segera dilaksanakan untuk mengkaji ulang tentang keberadaan KJA ini, ujarnya.

Kabupaten hanyalah bagian dari Danau Toba dan 7 Kabupaten se kawasan Danau Toba, sehingga diharapkan  pihak Provinsi yang harus lebih aktif dan harus sesuai Perpres 81 tahun 2014. Maka harus lah ditentukan dimana saja zona perikanan dan dimana tidak bisa, agar masyarakat juga tau dan tidak semraut lagi KJA, yang di Danau Toba ini, ungkap Pardumuan.

(Stg)