Polres Sergai Tanggapi Tuntutan Massa Nelayan Tradisional yang Menolak Pukat Trawl

0
189
Kabag Ops, Sofyan SH saat merespon tuntutan massa nelayan tradisional.
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Polres Sergai menanggapi tuntutan dari massa Aliansi Nelayan Sumut Bersatu (ANSU) saat berunjukrasa, menolak perampasan ruang hidup masyarakat pesisir,  di depan Mapolres setempat, di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Sergai, Kamis (12/3/2020) pagi, sekitar pukul 09:30 WIB.

Tuntutan nelayan tradisinal tersenit, ditanggapi Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang SH, Mhum diwakili Kabag Ops, Sofyan SH, Kasat Intelkam, AKP T. Manurung, KBO Intelkam, Iptu T Sihombing, KBO Sat Sabahara, Ipda Surya Abadi, Kasi Propam, Ipda A. M. Purba, dan Ps. Kasubag Humas, Ipda Zulfan Ahmadi.

Dikatakan Kabag Ops, Kompol Sofyan SH “Bahwa penyampaian aspirasi itu dijamin UU nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Tapi ingat, di situ ada koredor dan ada batasan –  batasan untuk  tidak melakukan tindakan – tindakan yang melanggar hukum dan tidak boleh mengangu ketertiban umum,”katanya mengingatkan.

Masih katanya, rencananya hari ini, Polres Sergai akan melakukan rapat koordinasi bersama dinas terkait tentang kemaritiman untuk mengundang aliansi nelayan, pengusaha pukat trawl, kelompok nelayan, marinir dan aliansi nelayan Batubara, maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut, maupun Kabupaten Sergai.

Mengapa kita undang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi karena   pengawasan dan pembinaan terhadap para nelayan tradisional dan mengenai alat tangkapnya adalah domain Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan, tegasnya.

Selain itu, kegiatan ini sudah jauh – jauh hari sebelumnya dan bapak Kapolres kita ini sudah konsentrasi terhadap pemberantasan kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat trawl. Dan hari ini, jam 14:00 WIB, kita akan rapat koordinasi di Aula Patritama untuk membahas tentang kelautan dan kemaritiman untuk menyamakan persepsi tentang hal tersebut, ungkap Kompol Sofyan.

Sebelumnya, Ketua ANSU, Sutrisno SH didampingi Sekretaris, M. Yamin, SAg dalam orasinya menyampaikan, bahwa sejak 1 Januari 2018, Pemerintah sudah tegas menyatakan, tidak boleh ada lagi trawl beroperasi, di perairan Indonesia.

Namun kenyataan di lapangan khususnya  di Sumatera Utara, pukat trawl masih beroperasi, bahkan merusak jaring nelayan tradisional, seperti yang terjadi di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, ujarnya.

“Bahwa larangan pukat trawl merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat(1) huruf f, huruf g dan huruf h, serta pasal 9 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Atau larangan Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Rebublik Indonesia menerbitkan peraturan Menteri 02 tahun 2015 dan Peraturan Menteri 71 tahun 2017,”paparnya.

Dia kembali menegaskan, bahwa Permen 71 tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara belum ditegakkan sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan masih bebasnya beroperasi pukat trawl di perairan laut Sumatera Utara, tegasnya saat berorasi.

Bahkan, lanjut Sutrisno, nelayan tradisional merasa terancam dengan  keberadaan kapal trawl tersebut. Karena ketika beroperasi, baik siang maupun malam hari, mereka terkesan arogan dan semena – mena terhadap nelayan tradisional. Bahkan dengan sengaja, seakan ingin menabrak perayu nelayan trasidisional, ketika menangkap ikan di laut dan hampir menyebabkan terjadinya bentrokan fisik di laut, bebernya.

Pantuan awak media, ribuan massa kembali menggelar aksi di kantor DPRD Serdang Bedagai, dengan pengawalan ketat dariu Polres Sergai.

Namun massa nelayan juga sempat kecewa karena tidak ada perwakilan anggota DPRD Sergai yang menerima mereka karena seluruh anggota DPRD Sergai, tengah kunjungan kerja keluar daerah.

 

(ML.hrp)