Program Pamsimas III di Kampung Catur Karya Diduga Sarat Pelanggaran dan Asal Jadi

0
143
Program Pamsimas III di Kampung Catur Karya diduga sarat pelanggaran dan asal jadi.

Tulang Bawang, buktipers.com – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), telah menjadi salah satu program andalan Pemerintah untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Program Pamsimas I yang dimulai, pada Tahun 2008, sampai dengan Tahun 2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013, sampai dengan Tahun 2015, telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat, di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota.

Untuk terus meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota, terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi Tahun 2019, program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016, sampai dengan Tahun 2019, khusus untuk desa-desa di Kabupaten.

Program Pamsimas III, dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Namun tujuan dan petunjuk pelaksanaan dan teknis program Pamsimas yang sudah ditetapkan tersebut, masih kerap dilanggar dan tidak dipatuhi oleh oknum-oknum pelaksana, seperti Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) ataupun pelaku pelaksana program Pamsimas yang diduga, selain tata cara dan pelaksanaannya sarat penyimpangan, diduga juga dijadikan ajang mencari keuntungan, baik secara pribadi ataupun berjamaah dengan memanfaatkan dana yang diberikan untuk pembelian material dan kegiatan pembangunan dengan asal-asalan dan diluar RAB yang seharusnya.

Seperti contoh program Pamsimas III yang ada di Kampung Catur Karya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

Dimana program Pamsimas III di Kampung tersebut, dibangun sebanyak dua tower air bersih, namun memanfaatkan sumur bor yang ada yang diduga tanpa adanya musyawarah bersama masyarakat lingkungan setempat.

Selain itu, dari material besi pondasipun dan sistem pelaksanaan kinerjanya diduga sarat pelanggaran dan asal jadi.

Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- yang bersumber dari dana APBN sebesar 70% Rp. 245.000.000,- , APBKAM 10% Rp. 35.000.000,- , INCASH 4% Rp.14.000.000,- dan INKIND 16% Rp. 56.000.000,-. Seharusnya, program Pamsimas III tersebut sudah sangat baik dan berkualitas, namun sangat disayangkan, masih terdapat di beberapa Kampung yang kualitas pembangunan program Pamsimas III tersebut kurang baik, akibat dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang sebagaimana mestinya.

Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan inisialnya mengatakan, bahwa dirinya dan warga lainnya, pernah mengusulkan agar membuat sumur bor baru, karena sumur bor yang ada kurang mencukupi kebutuhan masyarakat sebanyak 14 rumah, dan hal itupun tanpa ada musyawarah bersama masyarakat sebelum dibangun.

Sebelumnya pemberitaan ini ditayangkan, sudah berusaha untuk melakukan konfirmasi terhadap Ketua Keswadayaan Masyarakat (KKM) atas nama Pram dan bahkan saat ditemui di rumahnya hingga beberapa kali, selalu tidak ada di tempat.

Bahkan saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak pernah diangkat. Kepala Kampung Catur Karya Sinto saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya miliknya, Senin (31/8/2020) mengatakan, kalau hal itu sudah ada pengelola dan penanggungjawabnya seperti KKM dan tim pelaksana lainnya.

Dirinya seolah enggan untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait program Pamsimas yang ada di kampungnya.

(Jun)