Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

0
8632
IMG_20170805_101537

Oleh Frans Samosir.

BuktiPers.Com – Jakarta (DKI)

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tidpikor), perlu diperhatikan langkah-langkah sesuai prosedur perundang-undangan, antara lain:

1.Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia.

Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-undang, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Wewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan :Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana menyebutkan “Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Berbagai dasar hukum lain yang menjadi tuntunan bagi Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Selanjutnya dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN. Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya.

Berikutnya adalah Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM PIDSUS) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan diharapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi karena Kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum. Posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, di mana Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Dimana pemeriksaan sidang di Pengadilan adalah merupakan gerbang bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

2. Prosedur, Metode dan Teknis Pemeriksaan Kasus Korupsi.

Dari segi sumber informasi yang diperoleh oleh Kejaksaan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi didapat melalui : Pencarian sendiri/mengembangkan informasi sendiri; Memperoleh informasi dari masyarakat; Menindaklanjuti hasil temuan dari : a. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) b. Badan Pengawas Provinsi (Bawasprop) c. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) d. Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan e. Inspektur Jenderal Departemen.

Dalam melakukan kegiatan tersebut di atas melalui tahapan : A. Pengumpulan Data/Informasi B. Penyelidikan C. Penyidikan D. Penuntutan.

A. Pengumpulan Data/Informasi.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, dimana jangka waktu selama 30 hari atau bisa lebih menurut perintah Pimpinan. Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama 7 hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial. Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.

B. Penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyelidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Jadi berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Karena merupakan bagian dari penyidikan, secara teknis ini masuk dalam bidang kerja Pidana Khusus. Akan tetapi dalam praktek melibatkan dan dikoordinasikan oleh bidang Intelijen.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administrative dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa Penyelidik yang bertugas melaksanakan penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.

C. Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya : Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.

Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap : Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Kemudian sampailah pada tahap penuntutan.

D. Penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Di intern Kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan. (Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHAP). Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama diberi waktu 7 hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum.

Dan dalam waktu 14 hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum.

Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, dimana Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, dimana Jaksa berwenang untuk : Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan, Melakukan pemeriksaan tambahan, Melakukan penghentian penuntutan, Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan, Melaksanakan penetapan hakim, Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim, Melakukan upaya hukum, Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana, Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.

Itu adalah wewenang yang terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat Dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilana (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari sidang.

Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana asas hukum kita, siapa yang menuduh maka berkewajiban membuktikan tuduhannya, kecuali diatur tertentu oleh undang-undang seperti pembuktian terbalik dalam pemberian gratifikasi. Proses pembuktian di depan persidangan bukan perkara yang mudah bagi seorang Jaksa. Diperlukan keberanian, kecerdasan, profesionalisme dalam melakukan proses pembuktian seperti pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan ahli maupun menunjukkan alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.

Sementara itu, untuk tenggang waktu Penyidikan Korupsi rsebut tdiberi Waktu 3 Bulan sebagaimana Surat Edaran (SE) Jaksa Agung No SE-007/AJA/11/2004 tentang Mempercepat Proses Penanganan Perkara-perkara Korupsi se-Indonesia yang ditandatangani Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh 26 November 2004. (Frans/Red)