Proyek DAK di Sejumlah SDN dan SMPN Simpang Pematang Diduga Bermasalah, Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan

0
30
Pembangunan gedung baru maupun rehab gedung sekolah, di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN), maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020, di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung, diduga bermasalah.
Dijual Rumah

Mesuji, buktipers.com – Pembangunan gedung baru maupun rehab gedung sekolah, di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN), maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020, di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung, diduga bermasalah.

Hal tersebut terjadi, diduga akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

Hasil investigasi awak media, beberapa waktu lalu, ditemukan  pemakaian bahan material yang diduga tidak memenuhi standar dan menyimpang dari petunjuk teknis. Seperti penggunaan material keramik, pelavon, dan kayu.

Adapun SDN dan SMPN di Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji yang mendapatkan kucuran DAK pada tahun ini, diantaranya :

SD Negeri 8 Simpang Pematang dengan jenis kegiatan, rehabilitasi empat ruang kelas dengan pagu anggaran Rp. 460.000.000.

SD Negeri 11 Simpang Pematang, jenis kegiatan pembangunan satu unit ruang guru dengan pagu Rp. 185.000.000.

SD Negeri 1 Simpang Pematang, rehab satu ruang kelas dengan pagu Rp. 115.000.000.

SD Negeri 9 Simpang Pematang, pembangunan satu ruangan UKS dengan pagu Rp. 65.000.000.

SD Negeri 10 Simpang Pematang, pembangunan 1 ruang UKS dengan pagu Rp. 65.000.000.

Dan SMP Satap 1 Simpang Pematang, pembangunan gedung ruang labolatorium komputer dengan pagu Rp. 550.000.000.

Ironisnya, setelah beberapa kali tim media berkunjung ke sekolah-sekolah tersebut, dalam akhir-akhir ini, tidak satupun kepala sekolah, maupun panitia pembangunan sekolah yang berhasil ditemui guna keperluan konfirmasi.

Sementara itu, dinas terkait maupun pengawas, juga belum berhasil dikonfirmasi, dan berulang kali dihubungi wartawan, seolah tak memberi respon.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi (LP-Tipikor) Provinsi Lampung, Junerdi Ds, meminta pihak berwenang agar segera mengambil  tindakan tegas dalam pelaksaan proyek DAK yang diduga bermasalah.

“Diharapkan kepada pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan Mesuji untuk segera turun ke beberapa lokasi pembangunan yang diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis, sehingga kurang berkualitas,”ucapnya.

Masih kata Junerdi, jika tidak ada tindakan serius, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kualitas pembangunan dan berpotensi merugikan negara.

“Padahal, pemerintah telah menganggarkan dengan pagu anggaran yang cukup besar. Dengan kata lain, jika mengacu kepada petunjuk teknis, harusnya hasil pembangunan itu sudah sangat maksimal. Karena, jika bangunan asal jadi, maka akan berdampak buruk kedepannya. Oleh karena itu, jika terbukti tidak sesuai petunjuk teknis maupun RAB, kami harap dibongkar dan dikerjakan ulang hingga sesuai dengan ketentuan, “tukasnya.

 

(JN)