Beranda Nasional PT Aquafarm Nusantara Memaksa Masuk dalam Gugatan Aquo Tanpa Legal Standing yang...

PT Aquafarm Nusantara Memaksa Masuk dalam Gugatan Aquo Tanpa Legal Standing yang Jelas

140
0
Sidang lanjutan gugatan OLH yang diajukan YPDT ini dihadiri Kuasa Hukum Penggugat (YPDT), yakni, Robert Paruhum Siahaan, SH., Deka Saputra Saragih, SH, MH., Try Sarmedi Saragih, SH., MH, FX. Denny S Aliandu SH, Romualdo Benedikto Phiros Kotan, SH., dan Siharma H. D. Rajagukguk SH.
Loading...

Buktipers.com – Jakarta

Kuasa Hukum PT Aquafarm Nusantara (anak perusahaan Regal Springs dari Swiss) sebagai pemohon intervensi, memaksa untuk masuk sebagai pihak didalam gugatan aquo.

Hal ini disampaikannya dalam sidang lanjutan Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) gugatan pencemaran Danau Toba, pada Selasa (26/2/2019), pukul 14.00 WIB, lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, ungkap Robert Paruhum Siahaan SH, dalam keterangannya, pada Rabu (27/2/2019) petang, di Jakarta.

Robert Paruhum Siahaan, selaku Ketua Tim Litigasi YPDT, mengaku heran melihat Kuasa Hukum Pemohon Intervensi. Pasalnya, “Sudah jelas dan pasti gugatan aquo tidak menyangkut dan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemohon intervensi. Inti gugatan aquo adalah berkaitan dengan kewenangan dari para tergugat yang tidak melakukan pengendalian lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba,” ujar Robert.

Bahkan Robert sendiri balik bertanya soal legal standing dari pemohon intervensi yang memaksakan diri masuk sebagai pihak didalam gugatan aquo.

Baca Juga!  Pembunuh Siti Aminah Diringkus, Korban Sempat Disetubuhi

Pemohon intervensi menyatakan tanggapannya di depan persidangan, bahwa mereka mempunyai legal standing untuk masuk di dalam gugatan aquo. Alasannya disampaikan Kuasa Hukum Pemohon Intervensi adalah bahwa penggugat didalam provisi menyatakan: “Memerintahkan para tergugat untuk melakukan penghentian semua sumber pencemaran dan tidak terbatas pada menghentikan seluruh mekanisme/kegiatan yang menimbulkan pencemaran air Danau Toba.”

Sebagaimana dijelaskan Robert, bahwa alasan pemohon intervensi tidak menyangkut kepentingan mereka. Pihak YPDT (Yayasan Pencinta Danau Toba) hanya menggugat pihak Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun 4 (empat) Pemerintah Daerah (Gubernur Sumatera Utara, Bupati Simalungun, Bupati Samosir, dan Bupati Toba Samosir), karena abai menjaga lingkungan hidup, di Kawasan Danau Toba (KDT), sehingga menimbulkan pencemaran di KDT. Pencemaran tersebut tidak hanya pencemaran air Danau Toba, tetapi juga pengerusakkan kawasan hutan yang mengeliling KDT turun berdampak pada kerusakan dan pencemaran Danau Toba.

Baca Juga!  KMP Tao Toba II Mau Disulap Jadi Kapal Wisata Megah dan Canggih

Menanggapi permohonan Kuasa Hukum Pemohon Intervensi, Ketua Majelis Hakim, menegurnya, karena menyampaikan alasan tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi alasan Pemohon Intervensi tidak sesuai dengan gugatan aquo.

Terkait alasan Pemohon Intervensi, Try Saragih SH MH, Anggota Tim Litigasi YPDT, menuturkan, bahwa Pemohon Intervensi kembali mencari-cari alasan yang tidak logis dan berdasar agar dapat masuk sebagai pihak. “Hal paling penting lainnya adalah Pemohon Intervensi sampai hari ini kebingungan untuk menentukan sikap apakah sebagai tergugat intervensi atau turut tergugat intervensi,” tanggap Try di akhir sidang tersebut.

Sidang ini hanya dihadiri Tergugat I (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Tergugat II (Gubernur Sumatera Utara), sedangkan Tergugat III (Bupati Kabupaten Simalungun), Tergugat IV (Bupati Kabupaten Samosir), dan Tergugat V (Bupati Kabupaten Samosir) kembali mangkir.

Robert Paruhum Siahaan, menyesalkan ketidakhadiran mereka karena mereka menunjukkan ketidakseriusannya sebagai Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kerusakan Danau Toba, seolah-olah menganggap persidangan ini hanyalah lelucon, sehingga tidak perlu hadir.

Baca Juga!  Plh.Walikota Pematangsiantar Terima Audensi Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Sidang lanjutan gugatan OLH yang diajukan YPDT ini dihadiri Kuasa Hukum Penggugat (YPDT), yakni, Robert Paruhum Siahaan, SH., Deka Saputra Saragih, SH, MH., Try Sarmedi Saragih, SH., MH, FX. Denny S Aliandu SH, Romualdo Benedikto Phiros Kotan, SH., dan Siharma H. D. Rajagukguk SH.

Agenda sidang ini adalah tanggapan dari Pemohon Intervensi (PT Aquafarm Nusantara) terhadap jawaban Tergugat I Intervensi (Penggugat), Tergugat II Intervensi (Tergugat I), Tergugat III Intervensi (Tergugat II), Tergugat V Intervensi (Tergugat IV). Pemohon Intervensi juga menyampaikan alat bukti tambahan.

Ketua Majelis Hakim meminta untuk sidang putusan sela kepada Penggugat dan para Tergugat serta Pemohon Intervensi pada persidangan berikutnya, Selasa (12/3/2019).

Majelis Hakim yang memimpin persidangan, Diah Siti Basariah, SH., MHum., Sunarso, SH., MH., Duta Baskara, SH., MH dan Panitera Pengganti, Mardiaha, SH.

(Stg)

 

Loading...