PT TPL Salurkan CSR kepada Desa Sihaporas

0
660
PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) telah menyalurankan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) kepada Desa Sihaporas, Kecamatan Sidamaik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, lewat berbagai program pembangunan yang bermamfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Dijual Rumah

Simalungun, buktipers.com – PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) telah menyalurankan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) kepada Desa Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, lewat berbagai program  pembangunan yang bermamfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Bantuan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab dan rasa kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang berdekatan dengan lahan konsesi.

Demikian disampaikan Manager Communication Manager PT Toba Pulp Lestari Tbk, Norma Hutajulu, kepada awak media, Senin (4/11/2019).

Dikatakan, bahwa kegiatan PT. TPL di kabupaten Simalungun telah  membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Dana miliaran rupiah telah digelontorkan PT. TPL, melalui dana CSR, dengan berbagai program untuk membantu masyarakat dekat lahan konsesi.

Nagori (Desa) Sihaporas, merupakan salah satu desa terapan dari dana CSR perusahaan, yang berhasil melakukan peningkatan ekonomi masyarakat.

Beragam pembangunan desa, termasuk infrastruktur jalan memberi akses perubahan peningkatan perekonomian warga sekitar.

Norma juga mengatakan, bahwa kegiatan sosial tersebut berkat dukungan dari pemerintah setempat dan dukungan masyarakat yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan, sehingga akses jalan pedesaan dan pertanian dapat dibangun atas dasar kepentingan bersama, dan bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

Bahkan saat ini, infrastruktur jalan untuk ke perladangan di Nagori Sihaporas, sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, katanya.

Norma juga menyampaikan, bahwa bahwa PT TPL telah menyalurkan dana CSR sebanyak Rp506.418.000 melalui proposal yang diajukan dari hasil ‘Rembuk Desa/Nagori’, dengan rincian untuk bidang program penciptaan lapangan kerja dan biaya pelatihan masyarakat untuk budidaya kopi yang diikuti 10 orang berbiaya Rp5.000.000,00, ditambah pelatihan kompos Rp905.000,00.

Lalu dana CSR juga dipergunakan untuk bantuan akomodasi saat seleksi akademik calon Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) di Medan Rp. 1.330.000, plus bantuan pengadaan buku dan beasiswa lainnya Rp. 10.815.000,00 ditambah lagi dengan operasional daftar ulang PTKI periode Agustus-Desember sejumlah Rp. 12.812.000,00 dan sampai sekarang PT TPL tetap memberikan atensinya kepada anak didik dari Sihaporas atas nama Andy Ridzuan Ambarita.

CSR TPL juga dipergunakan untuk pembangunan gedung PAUD Sihaporas Rp. 90.000.000,00, dimana peresmian PAUD ini akan dilaksanakan 19 November 2019 mendatang dengan nama ‘PAUD Sihaporas Tunas Cendikia’ untuk melayani 24 murid PAUD.

PAUD yang awalnya bernama PAUD DAHLIA ini, nantinya dengan gedung baru yang dimiliki Nagori Sihaporas ini, akan dibina oleh Rentina Br Samosir dengan Miss Julfitri Nirwana Barimbang.

Bantuan lainnya adalah untuk pembangunan kamar mandi dan pemasangan pipanisasi ke SD Sihaporas Rp. 46.200.000,00

Bantuan CSR lainnya adalah bantuan perbaikan jalan di Nagori Sihaporas Rp. 35.441.000,00. Bantuan pengadaan material pembangunan Gereja HKBP Gunung Pariama Rp. 5.694.000,00, pengadaan pipa 195 batang untuk pipanisasi di Sihaporas Rp. 72.385.000,00, pembuatan 2 unit bak penampungan air dengan ukuran 3x3x3 meter Rp. 100.000.000,00, perbaikan bendungan Rp. 30.000.000,00, bantuan untuk rabat beton jalan di Sihaporas Rp. 59.737.000,00 tahap I dan tahap II dan tambahan dana sebesar Rp. 36.737.000,00 untuk pembangunan rabat beton ini yang dilaksanakan dengan sistim gotong royong bersama warga Sihaporas.

Sisi lain, keinginan dari sejumlah warga untuk tanah adat yang masih berproses, direspon juga oleh pentolan Partuha Maujana Simalungun (PMS), baik Sekjen Pusat PMS Japaten Purba dan mantan Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba menyampaikan, bahwa “Dibumi Habonaron Do Bona ini (Simalungun) tidak mengenal tanah adat, hutan adat, atau apapun sebutan lainnya tanpa persetujuan Pemkab Simalungun dan tanpa sepengetahuan PMS,”ujar mereka.

Untuk itupun setiap penyelesaian konflik lahan, PT TPL (persero) membuka diri melakukan berbagai upaya positif untuk mengatasi penyelesaian klaim dengan mediasi yang melibatkan lembaga pemerintahan terkait; Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Dinas Kehutanan Sumatera Utara (Dishutsu), hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagaimana diwajibkan oleh izin yang dipegang oleh persero, melalui musyawarah dengan masyarakat hingga terwujudnya program kemitraan untuk operasional yang berkelanjutan sebagaimana yang diamanahkan Perhutanan Sosial dan ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Menhut No..83/MenLhk/Setjen/KUM.1/10/2016. Diantaranya adalah Program Kayu Rakyat PT TPL sebagai program bersama masyarakat yang memiliki lahan kurang produktif.

Dan perlu diingat, bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Toba Pulp Lestari Tbk atau PT TPL diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Menhut No. 493/KPTS II/1992 jo SK. 179/Menlhk/Sedjen/HPL.0/4/2017 yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara dan Status Perseroan (PT TPL) saat ini, telah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan telah mendapat persetujuan Presiden dalam surat keputusan No. 07/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 yang diterbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Seluruh regulasi tersebut dicanangkan dalam visi misi PT TPL. Visinya untuk menjadi salah satu pabrik pulp eucalyptus dengan pengelolaan terbaik, menjadi supplier yang disukai pelanggan, dan perusahaan yang disukai karyawan dengan mengusung misi; menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan, produser dengan biaya yang efektif, memaksimalkan keuntungan untuk pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan regional, menciptakan melalui teknologi moderen, nilai pengetahuan industri, dan sumber daya manusia.

Dalam pilar budaya perseroan yang fokus terhadap waktu, kualitas dan biaya, pro aktif dan inovatif, dan semangat kerjasama tim akan tetap terjaga sebaik mungkin.

CD/CSR

Istilah Community Development (CD) atau Pengembangan Masyarakat sendiri merupakan istilah yang dipakai persero sejak awalnya dana ini digelontorkan di tahun 2003 yang diberikan sebagai bagian dari komitmen persero untuk Tanggung Jawab Sosial terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan sebesar 1% dari hasil penjualan bersih setiap tahunnya.

Kemudian disusul keluarnya regulasi pemerintah mengenai dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai istilah resmi untuk dana Community Social Responsibility (CSR) di tahun 2007 melalui UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Itu artinya, pihak perusahaan sudah lebih awal meMikirkan bagaiamana tanggung jawab sosial terhadap Pengembangan Sosial demi kebutuhan Kemasyarakatan era 2003 dengan menyisihkan sebesar 1% dari hasil penjualan bersih setiap tahun, lalu tinggal menyesuaikan pada tahun 2007 terkait TJSL sesuai regulasi Pemerintah dimana pada Pasal 74 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang PT disebut bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Jadi bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT diatas, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 dan salah satu yang diatur disana adalah mekanisme pelaksanaan TJSL Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”

Terhitung hingga kini, PT TPL menggelontorkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatannya atau dana CD /CSR di 10 kabupaten yakni Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Asahan, sejak 2003, dalam Program Pemberdayan Masyarakat yang meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Investasi Sosial (Infrastruktur, sanitasi, penyediaan sarana air bersih), Sosial, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Keterampilan, dan Bidang Employee Voluntary. Simalungun khususnya, telah menerima Rp. 10.725.240.885, 00.

(Stg)