Puluhan Mahasiswa Kembali Geruduk Kantor Bupati Sergai, Ada 6 Poin Pernyataan Sikap

0
52
Aliansi Mahasiswa Serdang Bedagai Bersatu (SERBU), geruduk kantor Bupati Sergai, menolak UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020) pagi tadi, sekitar pukul 09.45 WIB dan menyampaikan pernyataan sikap kepada Pjs Bupati Sergai, Irman.
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Serdang Bedagai Bersatu (SERBU), kembali geruduk kantor Bupati Sergai, menolak UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020) pagi tadi, sekitar pukul 09.45 WIB.

Kehadiran massa mahasiswa tersebut, tampak dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Sergai dan Satpol PP.

Dalam orasinya, mereka meminta pemerintah, agar UU Cipta Kerja diatalkan, karena UU Cipta Kerja itu hanya menyusahkan masyarakat dan para buruh.

“Pengesahan UU Cipta Kerja, juga tidak memihak masyarakat kecil, tapi hanya memihak kapitalisme, “bilang Hariansyah, selaku kordinator lapangan (Korlap).

Setidaknya ada 6 poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan, yaitu :

(1). Bahwa Omnibus Law/UU Cipta Kerja dalam pembentukan dan pembahasannya, dinilai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang transparan. Hukum administrasi mengatur keterbukaan pada publik sebagai asas utama, namun pemerintahan hari ini sepertinya dengan sengaja menutup – nutupi pembahasan rancangan UU Cipta Kerja.

(2).Bahwa pemerintah juga patut dianggap melanggar asas kepentingan umum yakni keberpihakan kepada rakyat kecil. Keberpihakan adalah kewajiban pemerintah dalam mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan masyarakat secara luas, mempertimbangkan kepentingan para pihak, bersikap aspiratif dan tidak distriminatif. Tapi, pada faktanya isi UU Cipta Kerja didominasi aspirasi pengusaha.

(3).Bahwa UU Cipta Kerja, mulanya dinyatakan pemerintah untuk merampingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pada kenyataannya, malah di jadikan medium dan momentum untuk mempermudah investasi, akumulasi laba bagi pengusaha, dan menjauhkan kepentingan rakyat, baik itu buruh, petani, masyarakat adat perempuan dan lainnya.

(4).Bahwa UU Cipta Kerja ini berpotensi mengancam hak-hak dasar atas atas jaminan pekerjaaan (job security), jaminan pendapatan (income security) dan jaminan perlindungan sosial (sosial security).

(5).Bahwa UU Cipta Kerja semakin melegitimasi monopoli  dan penguasaan tanah oleh kelompok  korporasi dan elite bisnis, mendorong liberalisasi pasar tanah oleh kelompok korporasi dan elite bisnis, mendorong liberalisasi pasar tanah, sarat dengan kepentingan investor dan pemodal, memuluskan konversi tanah pertanian mempermudah tanah demi kepentingan bisnis berbasis agraria (perkebunan, kehutanan, tambang).

(6).UU Cipta Kerja berpotensi memperluas dampak kerusakan lingkungan akibat semakin dilonggarkannya regulasi yang mengatur proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di berbagai lini industri yang seharusnya menjadi prasyarat utama untuk melindungi dan memenuhi keberlanjutan lingkungan dan masa depan lingkungan itu sendiri.

“Maka dengan itu, kami dari SERBU, mendesak  Presiden Indonesia untuk segera mungkin mengeluarkan Perppu untuk membatalkan dan UU Omnibus Law/Cipta Kerja,”kata M Hariansyah mengakhiri.

Pjs Bupati Sergai, Irman, menyambut baik kehadiran para mahasiswa, di kantor Bupati, untuk menyuarakan aspirasi perihal UU Cipta Kerja.

Pjs Bupati juga mengaku bangga dengan mahasiswa karena menggelar aksi dengan damai.

Irman juga berharap agar mahasiswa jangan mudah terprovokasi saat berunjuk rasa dan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang melanggar peraturan.

Pjs Bupati juga berjanjii akan menyampaikan tuntutan mahasiswa tersebut kepada pemerintah pusat.

“Saya sebagai Pjs Bupati mengatakan, bahwa penolakan itu tidak bisa saya katakan, tapi hari ini saya berjanji akan tandatangani surat pernyataan sikap, tentang pengesahan UU Cipta Kerja dan meneruskan aspirasi kalian para mahasiswa ke Pemerintah Pusat, “bilang Pjs Bupati Sergai, Irman.

 

(ML.hrp)