Puluhan Nelayan Tradisional Geruduk Kantor BPN Sergai

0
47
Puluhan masyarakat nelayan Pantai Cermin, saat berunjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sergai, di jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, Kamis (8/10/2020).
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Puluhan masyarakat nelayan Pantai Cermin, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sergai, tepatnya di jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, Kamis (8/10/2020).

Massa masyarakat nelayan tersebut, didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), menuntut agar akses jalan para nelayan, menuju ke laut dibuka kembali, karena mereka sangat membutuhkannya.

“Akses jalan yang ditutup oleh pengusaha PT Pandan Indah Rahayu (PIR) adalah satu-satunya akses jalan menuju ke laut, “bilang mereka.

AB Anton Sitanggang, sebagai korlap GMBI dalam orasinya menyampaikan, tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bangsa Indonesia.

“Jadi pengelolanya harus digunakan dengan sebesar-besarnya, demi kemakmuran rakyat, prinsip dasar ini juga sudah ditetapkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945, terutama dijelaskan di protec Undang-undang Dasar Agraria Pasal 1, bahwa penggunaan tanah harus dilakukan oleh yang berhak atas tanah, “kata Anton.

Masih katanya, Edi Subagia, pemilik PT PIR, memegang sertifikat hak guna usaha nomor 5 seluas 43,8 hektar dan mengklaim palung pinggir sungai yang berada di sekitar tambak PT PIR, masih lahan PT PIR hingga membenteng palung pinggir sungai yang mengakibatkan peluang rakyat tidak dapat melaut dan kehilangan mata pencaharian nelayan.

“Jadi, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) meminta Badan Pertanahan Nasional, meninjau ulang tentang sertifikat hak usaha nomor 5 dan membuka pinggir sungai atau yang disebut palung yang ditutup oleh PT Pandan Indah Rahayu, sebagai akses jalan para nelayan, guna melaut, dan mencari nafkah dengan dasar surat edaran nomor 52/1399/UPT-KPH – 2 tahun 2019 tentang inventarisasi di kawasan hutan mangrove, ” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Pak Ramlan, salah satu nelayan mengatakan, akses jalan yang ditutup tersebut, sudah dua puluh hari. Jadi, semenjak ditutupnya jalan tersebut, mereka tidak bisa melaut, karena tidak ada jalan kecuali melintas di jalan itu.

Kami para nelayan tradisional sudah pernah mediasi dengan pengusaha PT PIR, namun hingga saat ini, belum ada penjelasannya. Atas nama nelayan tradisional, khususnya nelayan Pantai Cermin, meminta Pemerintah agar dapat menyelesaikan tentang permasalahan ini, supaya kami para nelayan kembali bisa melintas di jalan tersebut dan dapat kembali melaut, harap Pak Ramlan.

 

(ML.hrp)