PUNGLI MERAJALELA DI JAJARAN DISDIK BOGOR

0
1174
IMG_20170806_072341 (1)

BuktiPers.Com – Bogor (Jawa Barat)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanahkan agar setiap warga negara memperoleh Pendidikan Dasar yang dibiayai secara penuh oleh negara melalui APBN dan APBD. Berdasarkan UU tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan. Negara pun memperbaiki pelayanan, mulai dari sarana dan prasarana (sarpras) hingga ke pendapatan para tenaga didik. Bahkan, negara juga menggelontorkan dana untuk operasional peserta didik. Namun kenyataan di lapangan masih terlihat sejumlah praktek pungutan liar alias pungli!.

Sesungguhnya, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal ini diharapkan akan dapat membersihkan dunia pendidikan dari tindak kriminal pungli. Namun entah mengapa, sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Bogor masih melakukan praktek pungli dengan berbagai modus.

Penelusuran buktipers.com di lapangan hingga, Sabtu (5/8/2017) masih menemukan maraknya perlakuan pungli lewat penerimaan siswa baru. Mulai dari penjualan pakaian seragam, penjualan buku lembar kerja siswa (LKS), memungut uang kas, infak dan lain sebagainya. Bahkan ada SD N yang tak segan-segan memungut sejumlah uang bagi siswa pindahan dengan alasan uang bangku.

Salah satu contoh kongkrit, SDN Bojonggede 04 yang beralamat di Desa Bojongge, Kecamatan Bojonggede yang menjual LKS dan memungut uang kebersihan. Dan hal tersebut telah dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, namun entah apa yang terjadi, hingga kini tak terdengar berita tindakan atau sanksi yang diberlakukan pada oknum Kepala Sekolah maupun oknum guru yang lakukan pungli tersebut.

Demikian pula halnya yang terjadi di SMP N Sukaraja 02 Kecamatan Sukaraja Bogor, dimana telah berulang kali diterbitkan dalam pemberitaan berbagai media cetak maupun online mengenai perlakuan pungli dengan modus penjualan baju seragam dan LKS. Hingga kini tak terdengar adanya tindakan dari pihak Disdik Bogor.

Tak hanya itu, SDN Nanggerang 01 Kecamatan Tajur Halang juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan negeri Cibinong atas laporan LSM LAPINDO yang terindikasi melakukan pungli dengan modus penjualan lks dan menjual seragam sekolah.

Selain itu, SDN Citeureup 04 Kecamatan Citeureup yang melakukan pungutan dari siswa untuk pengadaan AC, namun pihak Dinas Pendidikan terlihat santai. SD N Bojonggede 05 yang diyakini telah menjual LKS dan baju seragam serta SD N Kedungwaringin 01 yang tersiar memungut sejumlah uang pada siswa untuk pengadaan kamar mandi sekolah. Semua aman tanpa ada sanksi dari atasan.

Para Kepala Sekolah mengatasnamakan atas keputusan rapat antara orangtua murid dengan Komite Sekolah, melakukan sejumlah pungli dengan berbagai modus. Hingga memberlakukan pembelajaran tambahan alias bimbel (bimbingan belajar) alias les demi memperoleh sejumlah keuntungan. Padahal, hal tersebut dilarang dalam “ragam pungli sekolah”.

Sebagaimana diketahui, ragam pungutan yang termasuk pungli di sekolah ada 58 item yang antara lain adalah, 1. Uang Pendaftaran Masuk, 2. Uang SPP/ Komite, 3. Uang OSIS, 4. Uang Ektra Kurikuler, 5. Uang Ujian, 6. Uang Daftar Ulang, 7. Uang Study Tour, 8. Uang Les, 9. Uang Ajar, 10. Uang Paguyuban, 11. Uang Wisuda, 12. Membawa kue/makanan syukuran, 13. Uang infak, 14. Uang Foto Copy, 15. Uang Perpustakaan, 16. Uang Bangunan, 17. Uang LKS dan Buku Paket, 18. Bantuan Insidentian, 19. Uang Foto, 20. Uang Biaya Perpisahan, 21. Sumbangan Pergantian Kepala Sekolah, 22. Uang Seragam, 23. Biaya Pembuatan pagar/Fisik dll, 24. Iuran membeli kenang-kenangan, 25. Uang Bimbingan belajar, 26. Uang Try out, 27. Iuran Pramuka, 28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan), 29. Uang Kalender, 30. Uang Partisipasi Masyarakat untuk mutu pendidikan, 31. Uang Koperasi (uang tidak dikembalikan), 32. Uang PMI, 33. Uang dana kelas, 34. Uang denda ketika siswa tidak mengerkan PR, 35. Uang UNAS, 36. Uang menulis ijazah, 37. Uang Formulir, 38. Uang Jasa Kebersihan, 39. Uang Dna Sosial, 40. Uang Jasa Menyeberangkan siswa, 41. Uang map ijazah, 42. Uang STTB Legalisir, 43.Uang ke UPTD, 44. Uang Administrasi, 45. Uang Panitia, 46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya, 47. Uang listrik, 48. Uang Komputer, 49. Uang Bapopsi, 50. Uang jaringan internet, 51. Uang Materai, 52. Uang Kartu Pelajar, 53. Uang Tes IQ, 54. Uang Tes Kesehatan, 55. Uang Buku Ta Tib, 56. Uang MOS, 57. Uang Tarikan untuk GTT (Guru Tidak Tetap), 58. Uang Tahunan (kegunaan tidak jelas).

Dari ke 58 item diatas, sering terjadi di berbagai sekolah dasar negeri se Kabupaten Bogor, para orangtua siswa tidak berdaya menolak perlakuan tersebut. Biasaya mereka akan merasa tertekan apabila tidak menyanggupi pungutan. Para Kepala sekolah biasanya akan mengundang para oarangtua untuk mengumumkan dana yang akan diberlakukan. Dan setelah para orangtua tersebut telah hadir, guru atau pengurus Komite Sekolah akan menyodorkan buku absensi sebagai bukti tanda kehadiran para orangtua. Dan absensi tersebut akan digunakan sebagai bukti mengahadiri rapat nantinya apabila dikemudian hari ada penyelidikan. Padahal, dalam pertemuan itu biasanya tidak ada rapat, namun hanya berupa pengumuman.

Maka untuk itu, diharapkan agar Disdik Kabupaten Bogor segera lakukan tindakan tegas terhadap para oknum yang selama ini telah memberlakukan pungli di dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar. (Frans Samosir/Red)