Pungli Rekruitmen Anggota Panwaslu Se – Sumut Dilapor Ke DKPP RI

0
1798
IMG-20170828-WA0015

BuktiPers.Com – Pematangsiantar (Sumut)

Panitia seleksi perekrutan anggota pangawasan pemilihan umum (Panwaslu) daerah Sumatara Utara terindikasi tidak netral serta disinyalir menerima suap dari calon anggota panwaslu yang ikut mendaftar.

Pasal terbongkarnya kegiatan pungutan liar (pungli) tersebut diketahui dari salah satu korban yang saat ini sudah melaporkan hal tersebut pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Republik Indonesia (DKPP RI).

“Benar, sudah kita laporkan ke DKPP RI dan sudah melakukan panggilan klarifikasi, mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan pengadilan,” terang Pangulu Siregar, SH selaku korban melalui sambungan seluler, Senin (28/8/2017).

Ditempat terpisah Ketua KNPI Kabupaten Simalungun, Sefri Ijon Maujana Saragih kepada BuktiPers.Com mengatakan sangat menyayangkan hal indikasi pungli yang dilakukan panitia seleksi calon anggota Panwaslu Sumut. Dikatakannya bahwa laporan pengaduan yang sudah disampaikan ke DKPP RI agar segera diproses dan ditindak lanjuti.

“Sangat disayangkan hal itu bisa terjadi dan mencederai hukum, namun kita kawal bersama proses hukum apa lagi saat ini sudah masuk laporan ke DKPP RI dan semoga DKPP RI juga dapat menjalankan tugas untuk menindak lanjutin laporan tersebut,” ujar Sepri Ijon Maujana Saragih.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris IPK (Ikatan Pemuda Karya) Kecamatan Siantar Timur, Herwin Purba, ST yang meminta agar Bawaslu RI memberhentikan atau menonaktifkan sementara para teradu, antara lain: Julius Turnip, Hardi Munte, Safrida R Rasahan, sesuai yang dilihat laporan pengaduan di website DKPP RI dengan nomor pengaduan No. 187/VI-P/L-DKPP/2017 tertanggal 8 Agustus 2017.

“Kami meminta pada Bawaslu RI memberhentikan sementara terlapor yang saat ini sudah ditangani oleh DKPP hingga kasus hukum ingkrah, untuk mewujudkan hukum yang adil sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Herwin Purba, ST. (RS/Red)