Raja Bonaran Situmeang Dijerat Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan

0
211
Sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Bonaran Situemang, di PN Sibolga, Senin (25/2/2019).
Dijual Rumah

Buktipers.com – Tapteng (Sumut)

Jaksa Penutut Umum (JPU), mendakwa Raja Bonaran Situmeang dengan dugaan penipuaan CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) tahun 2014 dan dugaan pencucian uang (money laundry).

Dakwaan itu, disampaikan JPU Syahrul Effendi Harahap, dalam sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Bonaran Situemang, di PN Sibolga, Senin (25/2/2019).

Dalam dakwaan Jaksa, Bonaran dijerat dengan pasal 372 KUHP, tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Bukan itu, saja Bonaran juga dijerat dengan UU RI Nomor 8 /2010 pasal 4 tentang tindak pidana pencucian uang.

Raja Bonaran Situemang yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tapeng Tahun 2014, menyuruh Heppy Rosnani Sinaga bersama dengan suaminya Efendi Marpaung untuk mencari orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan ketentuan, lulusan S-1 membayar uang sebesar Rp165 juta dan untuk lulusan D-3 sebesar Rp135 juta.

Atas informasi tersebut, pelapor membawa delapan orang yang berminat menjadi CPNS Pemkab Tapteng dan menyerahkan uang sebanyak Rp1.240.000.000, yang pembayarannya dilakukan melaui empat tahap.

Tahap pertama, pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp 570 juta yang diserahkan pelapor Heppy Rosnani Sinaga, bersama-sama dengan suaminya, Efendi Marpaung. Uang itu diserahkan langsung kepada pelaku, di rumah dinasnya , di Sibolga, namun tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima, tetapi disaksikan oleh Serka Joko, selaku ajudan terdakwa.

Tahap kedua, tanggal 30 Januari 2014, sebesar Rp 120.000.000, dikirim pelapor melalui Bank Mandiri Cabang Jalan Gatot Subroto Medan ke nomor rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung. Tahap ketiga, tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000.000  dikirim dari Bank Mandiri, Jalan Kirana Raya Medan Petisah ke nomor rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung. Dan tahap ke empat, tanggal 17 Agustus 2014, diserahkan sebesar Rp 50.000.000 tanpa kwitansi.

Setelah menyetor sejumlah uang, ternyata delapan korban tak lulus menjadi PNS Tapteng, sebagaimana yang dijanjikan Bonaran. Korbanpun meminta agar uang tersebut dikembalikan.

Namun terdakwa hingga dilaporkan ke Poldasu, bulan Mei 2018 lalu, belum mengembalikan uang tersebut, sebut JPU dalam persidangan.

Sesudah membacakan dakwaan, terdakwa Raja Bonaran bersama dengan penasehat hukumnya akan mengajukan bantahan atau eksepsi. Majelis hakim pun memberikan waktu satu minggu kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mempersiapkan bantahan tersebut.

“Kami memberikan waktu selama satu minggu kepada terdakwa dan kuasa hokum untuk mempersiapkan eksepsinya. Sidang kembali akan digelar pada hari Senin, 3 Maret 2019,”tegas Majelis Hakim sambil mengetuk palunya.

Sementara itu, terdakwa Raja Bonaran Situmeang yang diwawancarai media usai sidang, menegaskan, bahwa dirinya telah difitnah dan dizolimi.

“Teman-teman pers tadi mendengar dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, bahwa tidak ada uang itu saya terima, melainkan Efendi Marpaung yang menerima. Dan yang anehnya, bahwa saya hadir di sini karena laporan dari Heppy Rosnani Sinaga. Sementara pelapor yang sudah inkrah kasusnya belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sibolga. Kan aneh namanya ini, saya sudah ditahan, sementara pelapor yang sudah ingkrah tidak ditahan Kejaksaan Negeri Sibolga. Dan saya juga meminta kepada pelapor agar dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak menjadi fitnah tuduhan ini,”beber Bonaran.

Usai sidang, Bonaran Situemang kembali dibawa ke Lapas Kelas IIA Sibolga dengan mobil tahanan Kejaksaan.

(ril/Job Purba)