Rakor Perijinan dan APK Pemilu di Girsip, KPU Simalungun: 95 Persen APK Melanggar

0
355
Wakapolres Simalungun, Kompol Z.Pane bersama pihak Pemkab Simalungun, KPU dan Bawaslu Simalungun saat turun meninjau lapangan terkait perijinan usaha, dan bangunan, tata ruang, serta pemasangan APK Pemilu 2019.(foto/stg)
Dijual Rumah

Buktipers.com-Simalungun (Sumut)

Pemkab, Polres bersama KPU, Bawaslu Simalungun mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang perijinan di Kantor Camat Girsang Sipangan Bolon (Girsip) Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sabtu (10/12/2018).

Rakor tersebut menindaklanjuti rapat yang berlangsung di Polres Simalungun pada tanggal 2 Desember 2018 lalu, membahas tentang ijin baliho, ijin usaha, termasuk tentang alat peraga kampanye (APK), seperti spanduk Caleg dan Capres/Cawapres, serta penetapan aturan perijinan.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa bagi yang melanggara atau tidak mematuhi ketentuan perijinan usaha dan ijin bangunan akan ditertibkan, termasuk menertibkan APK para peserta Pemilu 2019.

Rakor dihadiri Wakapolres Simalungun Kompol Z.Sitorus Pane, KPU Simalungun  Bagian Hukum Fuji Rahmat Harahap, Bawaslu Simalungun Bagian Penindakan Mikhael Siahaan SE, Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyatno, Camat Girsip Boas Manik, Sekcam Fery Donny Sinaga, Kabid Dispenda Simalungun, Kabid Perijinan Simalungun, Kasat Pol PP, puluhan warga pedagang dan rumah makan di Panatapan Sibaganding dan sejumlah perwakilan Parpol.

Wakapolres Simalungungun Kompol Z Sitorus Pane menyampaikan, permasalaha perijinan dan penataan kota adalah program pemerintah yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Dia mencontohkan, di Kota Medan beberapa Pos Polisi yang telah berdiri dibongkar karena menyalahi aturan dan peraturan tata kota.

Demikian juga di Simalungun, hal seperti di Kota Medan itu tidak boleh terjadi demi penetaan kota dan tegaknya peraturan tentang perijinan.

Wakapolres Simalungun menjelaskan adanya Permen PU No.20 tahun 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan. Dimana dijelaskan, ketentuan Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, dan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian–Bagian Jalan.

“Seperti baliho misalnya berdiri harus 1 meter di bahu jalan atau seberang parit. Setiap pemasangan baliho reklame peraturannya harus diasuransikan, dimana apabila ada kecelakaan nantinya, contoh  bila terjadi menimpa pengguna jalan maka asuransi itulah nanti diberkian kepada korban yang tertimpa,” tegas Wakapolres Simalungun, Kompol Z.Pane.

Lanjutnya batas 1 meter dari parit harus diasuransikan, hal ini sudah beberapa kali terjadi di daerah lain. Maka, untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan perlu penertiban sesuai perundang undangan, baik dari KPU dan Bawaslu maupun para Parpol terkait pemasangan baliho dari para Caleg atau peserta  Pemilu 2019 sudah ada penataan peraturan sesuai ketentuan Pelaksanaan Pemilu dari KPU.

Penertiban ini harus dijalankan demi percepatan pertumbuhan pariwisata ke Danau Toba, khususnya Kota Parapat.

Sementara itu, Kabid Perijinan Mery menambahkan, Dinas Perijinan dan Pendapatan penertiban perijinan ini sebagai tindaklanjut rapat di Pematang Raya tanggal 2 Desember lalu, dan khusus penentuan baliho dan reklame yang berada di Girsip harus sesuai peraturan undang undang No 28 tahun 2009 tentang Ijin Reklame yang berdiri maupun yang ditempel atau disebut melekat.

Dan berdasarkan Perda No 7 tahun 2011, alat promosi dagangan harus dipajak sesuai nilai objek yang dikeluarkan pemilik.

“Konstruksi dan pemasangan serta melihat bentuk dan fungsi, sehingga dihimbau bagi yang ingin mendirikannya agar dipasang di tempat yang diijinkan Dinas perijinan sesuai nilai objek yang dikeluarkan pemilik konstruksi dan pemasangan, diurus legalitasnya akan tetapi perlu penataan, perlu sadar ijin, sdar pajak, dan kita himbau agar berbenah diri,” kata Mery.

Halnya pihak Dispenda diwakili Jan Krisdo Dananik menyampaikan, pemahaman pajak reklame komersial yang berhubungan dengan tata niaga harus sesuai dengan Perda No 7 tahun 2011 tentang Baliho Spnduk, Banner maupun APK, sudah ada aturan dan peraturannya.

“Tapi yang melekat di bangunan, tidak termasuk namun yang dipajangkan di lapangan termasuk objek pajak reklame,” ujaranya.

Dasar pengenaan tarif diatur sesuai nilai sewa reklame, berdasarkan nilai kontrak baik jangka waktu tempat atau lokasi pemasangan.

95 Persen Melanggar Aturan

Pihak KPU Simalungun, Fuji Rahmat Harahap dalam Rakor itu menjelaskan, tahapan kampanye akan berlangsung sampai tanggal 13 April 2019 mendatang.

Dikatakannya, beberapa tahapan dan aturan kampanye seperti kampanye alat peraga, penyebaran bahan kampanye, pertemuan tertutup, pertemuan terbatas, pentas seni, serta APK yang telah marak seperti baliho spanduk umbul-umbul yang telah terpasang, itu semua sudah diatur sesuai PKPU.

Sedangkan alat peraga kampanye (APK) yang dibuat sendiri oleh Parpol, katanya, ternyata hampir 95 persen melanggar peraturan.

“Tapi itu kewenangan Bawaslu. Akan tetapi sarat karena kesadaran belum maksimal, walaupun sudah diadakan sosialisasi,” tandasnya.

Dilanjutkan Fuji, selain APK yang disiapkan Parpol peserta Pemilu, dapat dikatakan terlambat akibat keterlambatan yang diserahkan para Parpol, sehingga Nopember sudah divalidasi, itupun masih ada yang terlambat, sehingga sesuai fakta mereka memasang tidak sesuai dengan desainer.

Haparan KPU Simalungu, Parapat harus benar-benar tertib dalam hal penegakan perijinan dan perijinan APK karena Parapat adalah kota wisata.

Untuk pemasangan APK diharapkannya agar tetap berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Girsip, Panwascam Girsip, ke depan akan ada penertiban dan berkoordinasi dengan petugas Satpol PP, jangan mengkuti yang salah.

“Titik penempatan APK sudah ada di Parpol, namun pemahaman masih minim perlu partisipasi seluruh stake holder dan bagi para pemangku kepentingan,” ujar Fuji Harahap.

Halnya Bawaslu Simalungun Mikhael Siahaan dari Divisi Hukum Data dan Informasi mengatakan, sekarang ini masih banyak pewarisan Pemilu lalu, karena dahulu pemasangan APK diberbagai tempat tidak memenuhi aturan juga.

Para calon tidak mematuhi peraturan dan aturan main. Banyak mengabaikan kaidah kaidah, bahkan para Peserta pemiliu minim sosialisasi, kini semakin  banyak pemain semakin banyak pelanggaran, memasang spanduk dengan berbagai ukuran di sembarang tempat.

“Bagaimana jajaran Pengawas dan Satpol PP untuk menertibkan APK, nah apakah Tim Penghubung atau Tim Sukses dengan sengaja melanggar tidak mengetahui atau sengaja melanggar aturan permainan,” kata Mikhael nada bertanya.

Pengawasan katanya harus meminimalisir pelanggaran, sementara gambar Caleg nomor sering terlihat menyalahi aturan, seharusnya pimpinan partai dan para caleg harus mengemukakan visi dan misi  yang baik dan benar,” kata Mikhael Siahaan.(stg)

 

Editor : Maris