Ratusan Anggota Kelompok Tani Minta Bupati Sergai Cabut Perpanjangan HGU PT Soeloeng Laoet

0
4
Ratusan Kelompok Tani (KT) Rampah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar demo di depan Kantor Bupati Sergai, Kamis (9/6/2022). TRIBUN MEDAN/M ANIL RASYID
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Ratusan Kelompok Tani (KT) Rakyat Menggugat Perampasan Tanah (Rampah) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Sergai, Kamis (9/6/2022).

Kedatangan ratusan kelompok tani meminta Bupati Sergai, Darma Wijaya mencabut surat rekomendasi perpanjangan hak guna usaha (HGU) PT Soeloeng Laoet.

Para kelompok Tani Rampah juga mengancam apabila tuntutan mereka  tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan melakukan pemblokiran lahan sesuai dengan tapok tapal batas yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Amatan wartawan Tribun Medan dalam aksi, tampak para kelompok tani membawa spanduk dan kertas karton dengan berbagai tulisan ‘Bupati tidak punya hati nurani karena diduga baru dua bulan menjabat telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan HGU PT Soeloeng Laoet’ dan ‘tangkap mafia tanah’.

Ketua Kelompok Tani Rampah Musanif Saragih mengatakan, kedatangannya kemari adalah meminta klarifikasi Bupati Sergai tentang surat rekomendasi perpanjangan HGU tanggal 19 April 2021 yang telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan HGU.

Padahal, dilahan tersebut masih ada sengketa.

“Kami juga ingin klarifikasi kepada bapak Bupati Sergai, kenapa masih dua bulan menjabat kok sudah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Sementara masih banyak bukti-bukti lahan tersebut masih bersengketa,” ujar Musanif.

Padahal Musanif menambahkan, sengketa lahan ini sudah terjadi selama 30 tahun.

“Jadi luas tanah sesuai dengan pengukuran BPN RI yang dibuat dengan kesepakatan bersama tersebut, setelah diukur dan sesuai dengan peta bidang total yang diklaim masyarakat itu 942 hektare.” ujar Musanif.

“Pengukuran ini dilakukan dua kali, pertama diukur secara global yang kedua di ukur lahan masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, pada tahun 2020 kakanwil BPN Sumut yang sebelumnya yaitu Bambang Priono mengeluarkan surat rekomendasi kepada kementerian ATR untuk tidak dulu memperpanjang lahan eks HGU tersebut, karena masih ada sengketa lahan dengan masyarakat.

“Jadi pihak BPN sendiri sudah menyatakan bahwa itu ada sengketa, tetapi kenapa pada tanggal 21 Mei tahun 2021 kenapa bisa terbit HGU,”

“Yang lucunya lagi, kita mendapatkan surat dari kementerian ATR dari direktorat sengketa dan penetapan hak tanggal 2 Juni 2021, yang bunyinya masih akan menerbitkan SK perpanjangan HGU, tetapi kenyataannya dilapangan kok dibulan mei sudah terbit.Jadi ini lah ada indikasi terjadi mafia tanah dibumi Serdangbedagai ini,” ujar Musanif.

Musanif kembali menjelaskan, pada tanggal 20 November sampai dengan 24 Desember 2014 telah di ukur dan peta bidang tanahnya sudah keluar.

“Pada saat itu yang menandatangani adalah Embun Sari menjabat sebagai kepala bidang pemetaan dan survey di Kanwil dan saat ini menjabat sebagai Direktur pengadaan tanah di kementerian ATR,” ucap Musanif.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setdakab Onggung Purba yang menerima massa aksi mengatakan, akan menampung aspirasi para pendemo dan akan meneruskan kepada pimpinan.

“Aspirasi babak dan ibu ini nanti akan kita teruskan ke pimpinan dan selanjutnya akan koordinasikan,”ujar Onggung Purba.

 

Sumber  : tribunnews.com