Realisasi Dana Desa Pekon Bumi Ratu yang Dikeluhkan Warga Ditanggapi Kejaksaan

0
317
Kepala Cabjari di Krui, M.Indra Gunawan Kesuma SH MH.
Dijual Rumah

Pesisir Barat, buktipers.com – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di Krui, akan mendalami permasalahan realisasi Dana Desa (DD), yang banyak dikeluhkan masyarakat  Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.

Kepala Cabjari di Krui, M.Indra Gunawan Kesuma SH MH mengatakan, selain akan mendalami adanya dugaan permasalahan realisasi DD pekon tersebut, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Pesisir Barat.

“Kita akan dalami dulu permasalahannya, dan kita juga nanti akan berkoordinasi dulu dengan Inspektorat, apa hasilnya, nanti akan kita kasih tau,” tegas Indra, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2020).

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, mengaku kecewa dan kesal terhadap Pemerintahan Pekon setempat yang dinilai tidak transparan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Pekon (ADP).  Warga setempat menuding aparat desa telah melakukan korupsi.

Menurut  sejumlah warga, penggunaan ADD-ADP Pekon Bumi Ratu, selama ini diduga tidak  transpran dan disinyalir hanya jadi ladang korupsi, bagi oknum peratin, bersama beberapa aparatnya untuk memperkaya diri sendiri, dengan memanfaatkan uang milik negara yang seyogyanya diperuntukan untuk membangun desa.

Dijelaskan warga, dana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dianggarkan dari DD tahun 2019, juga tidak jelas, seperti apa realisasinya.

“Ya tidak ada ketransparanan, semua apa kata dia (peratin) aja. Pembangunan bisa dibilang tidak ada, cuma telud aja. Mirisnya lagi, kalau saya tidak salah dengar, informasinya, APBDes Pekon Bumi Ratu ini, Rp1,5 milyar, tapi masyarakat yang medapatkan bantuan BLT-DD, cuma 54 Kepala Keluarga. Di situpun banyak kelurga yang tergolong mampu, kan aneh. Padahal, masih banyak yang lebih layak dan sangat membutuhkan bantuan karena selama ini belum tersentuh bantuan apa-apa dari pemerintah, namun tidak dapat bantuan BLD-DD,”ungkap sumber, ketika ditemui wartawan, di kediamannya, Minggu (9/8/2020), lalu.

“Ya harapan kami masyarakat disini, meminta kepada pihak-pihak terkait, baik itu Inspektorat maupun Penegak Hukum, untuk secepatnya mengusut dana desa Pekon Bumi Ratu ini. Agar kami sebagai masyarakat kecil ini, benar-benar bisa merasakan manfaat dari program dari pemerintahan itu sendiri,” tegasnya, sambil meminta agar namanya tidak disebutkan.

Hal senada disampaikan oleh Askur, warga Dusun Bumi Ratu 1 / Blok A,  yang mengaku kecewa dengan kepemimpinan pertain, Zaini, karena dinilainya tidak adil.

“Saya juga heran, Dana Desa milyaran rupiah per tahun, tapi tidak ada pembangunannya. Apa masuk ke kantong mereka semua ya, karena kayaknya, pertain, sama aparat-aparatnya, selama ini sudah kongkalikong,” ketus Askur, di kediamannya.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, dia bersama beberapa warga lainnya, pernah memprotes dan menanyakan kepada peratin, mengapa penyaluran BLT-DD, terkesan pilih kasih.

Namun menurutnya, peratin hanya berkilah bahwa, penerima BLT- DD Pekon Bumi Ratu, memang sudah dijatah 9 KK per Kadus.

“Sementara, saya lihat di pekon-pekon lainnya, nggak seperti itu. Masyarakatnya merata dapat BLT, dampak dari Covid-19. Makanya aneh,” jelas Askur yang mengaku sehari-harinya hanya bekerja serabutan.

Dikonfirmasi, Peratin Bumi Ratu, Zaini Firdaus, tidak mau memberikan tanggapan, dengan alasan masih  di luar daerah, menghadiri undangan salah satu saudaranya.

“Saya lagi kondangan di Lampung Tengah, jadi saya  belum bisa menanggapi apa yang disampaikan warga saya itu,” pungkasnya singkat, melalui telpon.

(Andi)