Beranda Sumut Richard Sidabutar Dukung Pembersihan KJA di Danau Toba

Richard Sidabutar Dukung Pembersihan KJA di Danau Toba

213
0
KJA milik perusahaan raksasa PT Regal Spring Indonesia berbentuk slinder, dan KJA milik masyarakat Sualan berbentuk petak. (Foto/Stg)
Loading...

Buktipers.com – Simalungun (Sumut)

Desakan penutupan Keramba Jaring Apung (KJA), datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari putra terbaik Tobasa, Luhut Binsar Panjaitan yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman, dan desakan zero KJA di Danau Toba, juga datang dari anggota DPRD Sumatera Utara, Richard Pandapotan Sidabutar.

Kepada Buktipers.com, Richard Pandapotan Sidabutar menyampaikan, apa yang telah disampaikan Menko Maritim, kepada Gubsu, Edy Rahmayadi terkait instruksi pembersihan KJA dari kawasan Danau Toba, jangan hanya kata-kata indah dan tidak ada aksi sama sekali.

“Artinya pak Luhut juga putra daerah, tentu beliau sudah lebih paham untuk menganalisa kearifan lokal, dan masalah Karambah Jaring Apung, baik itu milik PT Regal Spring Indonesia (eks PT Aquafarm Nusantara) serta KJA milik masyarakat dan PT Alegrindo, peternak Babi yang ada di Salbe. Sebaiknya harus direlokasi dari kawasan Danau Toba,”ucap Richard, Jumat (12/7/2019).

Baca Juga!  20 Jam Menghilang, 2 Bocah Ditemukan Selamat di atas Bukit

“Disisi lain, banyak pihak yang berkoar-koar terkait penutupan PT Aqufarm Nusantara (Regal Spring) dari perairan Danau Toba, juga tak digubris oleh owner PT Regal Spring Indoneesia (RSI) yang baru saja berganti nama dari PT Aquafarm Nusantara menjadi Regal Spring Indonesia,”katanya.

Anggota DPRD Sumatera Utara, Richard Pandapotan Sidabutar.

Richard Sidabutar juga meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Sumatera Utara, agar bersikap tegas dalam penertiban kJA dan peraturan harus benar-benar ditegakkan, demi menyelamatkan perairan Danau Toba.

Dimana pemerintah pusat telah menyusun programnya untuk membangun pariwisata di Danau Toba. Jadi jangan lah sampai terganggu, akibat KJA. Karena hal tersebut juga akan merugikan masyarakat Sumut, ujarnya lagi.

Baca Juga!  DPD PNTI Danau Toba Minta Nelayan Lepas Udang Lobster yang Belum Layak

“Para wisatawan mancanegara akan semakin berkurang berkunjung ke Danau Toba, akibat pencemaran yang ditimbulkan makanan ikan dari KJA,” ujar Richard.

Ditambahkannya, bahwa para wisatawan tidak akan merasa nyaman jika perairan Danau Toba itu tidak bersih dan hal itu perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan Pemprovsu.

Puluhan kapal tampak antri seolah ‘berpesta’ menunggu giliran untuk menangkut pakan pelet ke lokasi proyek KJA PT AN/Regal Spring. (Foto/Stg)

“Pemerintah harus tetap menjaga kawasan Danau Toba dari pencemaran dan pembuangan limbah, baik dari pengusaha tambak ikan dan perusahaan yang beroperasi di daerah Danau Toba. Karena perusahaan itu bisa dikenakan Undang-undang Lingkungan Hidup, dan diproses secara hukum, karena di dalam Undang – undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pasal 60, disebutkan bahwa etiap orang dilarang membuang dumping dan limbah,”katanya.

Baca Juga!  Kompol Fahrizal yang Tembak Mati Adik Iparnya Divonis Lepas di PN Medan

Richard juga meminta agar DLH Sumut dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut agar segera mengevaluasi keberadaan KJA yang berada di perairan Danau Toba, jika hal itu memang merugikan pariwisata.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya menyampaikan, “Pada prinsipnya Pemda mendukung apa yang menjadi kebijakan Pusat, terkait implementasi tentu akan kita pelajari secara aturan, setelah itu tentu dampak yang akan ditimbulkan di masyarakat dan yang paling penting juga bagai mana peranan pemerintah pusat terhadap yang mengeluarkan izin terhadap hal tersebut, dan bagai mana perkembangan selanjutnya tentu kita akan segera berkoordinasi dengan DPRD-SU karna ini menyangkut nasib rakyat juga,”kata Mulyadi.

 

(Stg)

Loading...