Satreskrim Polres Lingga Ungkap Kasus Korupsi DD Penuba Timur

0
101
Tersangka BK saat dijemput dan diperiksa personil Satreskrim Polres Lingga.
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Lingga berhasail ungkap tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Penuba Timur Tahun Anggaran (T.A) 2018, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga.

Polisi telah menetapkan Kepala Desa Penuba Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, berinisial BK (43), sebagai tersangka dan telah ditahan.

Kapolres Lingga, AKBP Arief Robby Rachman, SH, SIK, MSi, melalui Kasat Reskrim, AKP Adi Kuasa Tarigan SIK menyampaikan, ditetapkannya tersangka BK sebagai tersangka, berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/18/XI/2020/SPKT- Res Lingga, tanggal 11 November 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/18/XI/2020/Reskrim, tanggal 11 November 2020, Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/03/XI/2020/Reskrim, tanggal 17 November 2020.

“Selama proses penyelidikan dan penyidikan yang bersangkutan tidak kooperatif, serta tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan, setelah dua kali dipangil. Selanjutnya,  BK kami amankan saat berada di Bintan,”ujar Kasatreskrim,  Kamis (19/11/2020).

“BK (43) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dana Desa Penuba Timur. Dimana pada TA. 2018, Desa Penuba Timur mendapatkan alokasi Dana Desa (droping APBN) sejumlah Rp. 720.474.500. Selanjutnya yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Penuba Timur telah mengunakan Dana Desa tahap satu dan dua sejumlah Rp. 432.284.700. Dalam penggunaan dan penggelolaan Dana Desa TA. 2018 sebanyak Rp. 432.284.700, terdapat permasalahan karena yang bersangkutan tidak bisa memperpertangung jawabkan atas penggunaan dana tersebut,”ungkapnya.

Selanjutnya, Inspektorat Kabupaten Lingga melakukan pemeriksaan pengunaan Dana Desa tersebut dan menyimpulkan adanya kerugian Negara terhadap alokasi angaran keuangan desa sejumlah Rp. 317.738.045, jelas Kasat lagi.

Atas perbuatannya, tersangka BK dikenai ketentuan pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindan Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 1 milyar rupiah, tutupnya.

 

(R/Zul)