Sejumlah Proyek Dinas PU Kabupaten Samosir Bermasalah

0
1737
IMG-20171002-WA0002

BuktiPers.Com – Samosir (Sumut)

Informasi yang sudah merebak luas bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir pada tahun kegiatan 2016 dinilai memiliki sejumlah permasalahan.

Permasalahan itu antara lain telah terjadinya dugaan mark up anggaran, hasil kegiatan tidak sesuai dengan bill of quantity dan bahkan ada dugaan rekayasa administrasi. Disamping itu, ada pula issue yang beredar bahwa dalam pelaksanaan kegiatan itu telah terjadi nepotisme yang dibangun oleh dinasti keluarga oknum pejabat Pemkab Samosir.

Informasi yang dihimpun BuktiPers.Com, Senin (2/10/2017) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut ada indikasi penurunan spek akibat mengejar setoran ke oknum pejabat. Lagi menurut narasumber yang identitasnya diminta untuk dirahasiakan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan satu paket lelang di Dinas PU Kabupaten Samosir, calon rekanan harus terlebih dahulu memberikan sejumlah uang.

Beberapa proyek pisik yang dilaksanakan oleh Dinas PU tersebut yang menurut sumber diduga bermasalah antara lain, 1) Peningkatan jalan Sidihoni Paraduan dengan Pagu Anggaran Rp 1,8 miliyar dengan penawaran Rp 1,75 miliyar. 2) Lanjutan Peningkatan Jalan Janji Raja Holbung dengan pagu anggaran senilai Rp 2,5 millyar dan penawaran Rp 2,072 miliyar. 3) Peningkatan Jalan Sp. Pandiangan-Desa Pananggangan dengan pagu Rp 1 miliyar dan penawaran Rp 952 juta. 4) Peningkatan Jalan Lumban Lait-lait-Aingit dengan penawaran Rp 983 juta. 5) Peningkatan Jalan Kawasan Onan Baru dan Terminal dengan pagu anggaran Rp 3 miliyar dan penawaran Rp 2, 807 miliyar. 6) Pelebaran Jalan Onan Lama-Onan Baru dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliyar dan penawaran Rp 2,46 miliyar.

Bila dilihat dari persentase penawaran pemenang lelang kegiatan tersebut dimana rata-rata diatas 90% bahkan ada yang hingga 98% maka patut diyakini informasi dari warga yang mengatakan bahwa dalam penetapan lelang ada andil dari oknum-oknum nakal.

Bahkan menurutnya setiap lelang sudah ditentukan siapa pemenangnya sebelum lelang diumumkan. Dan untuk memuluskannya maka pihak panitia lelang sengaja membuat syarat tertentu yang mustahil akan dapat dipenuhi perusahaan lain. Dan untuk semua itu, calon rekanan dikenakan biaya setoran yang dalam istilah populer nya “fee”.

“Wajar dan lumrah pekerjaan proyek di Samosir ini amburadul. Kan rekanan harus cari untung. Mereka dikenakan fee oleh oknum pejabat agar bisa dapat proyek. Pemenang tender sudah kita tahu sebelum pengumuman, karena mereka sudah menggiring lelang itu sebelumnya,” demikian ujar sumber yang identitasnya diminta untuk dirahasiakan.

Kepala Dinas PU Kabupaten Samosir, Ir. Pantas Samosir belum memberikan komentar terkait ini. Karena saat dihubungi melalui sambungan WA tersebut belum meberikan jawaban.

Anehnya, tak satupun diantara kegiatan tersebut yang mencuri perhatian pihak penegak hukum di Kabupaten Samosir. Entah mengapa dan oleh karena apa sehingga pelaksanaan tersebut luput dari perhatian. Padahal, bila melihat kerusakan jalan yang baru dibagnun, sudah sepatutnya para aparatatur negara yang bertugas di institusi penegak hukum bertindak sesuai tupoksi.

Demikian pula halnya dengan jajaran Inspektorat Kabupaten Samosir, entah mengapa pula kegiatan tersebut tidak menjadi target. (Frans Samosir/Red)