Beranda Serba Serbi Seleksi Pekerja Subkon PT. Pertamina EP Field Rantau, Tidak Mempedomani Qanun Aceh...

Seleksi Pekerja Subkon PT. Pertamina EP Field Rantau, Tidak Mempedomani Qanun Aceh No.7 Tahun 2014

195
0
Loading...

Buktipers.com – Aceh Tamiang (Aceh)

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh, tenaga kerja dan pengusaha mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, untuk itu maka diperlukan suatu kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha di Provinsi Aceh.

Bahwa perjalanan panjang lahirnya UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu sangat mahal harganya ketika diperjuangkan oleh rakyat aceh, membutuhkan waktu 30 tahun, dan sudah sepantasnya mereka (red: PT.Pertamina) menghormatinya. Tapi pada kenyataannya implementasi dari Undang-undang itu yang diwujudkan melalui Qanun Aceh No.7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan tidak dianggap oleh perusahaan Migas milik negara tersebut. Selama ini diduga PT. Pertamina EP Field Rantau tidak mengindah kan pasal 20 Qanun Aceh No.7/2014, dimana disebutkan (2) Perluasan kesempatan kerja didalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan penggunaan lembaga dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan di Aceh.
(3) Kewajiban penggunaan lembaga dan tenaga kerja lokal dikecualikan dalam hal tidak tersedianya lembaga dan tenaga lokal, ungkap Kamal Ruzamal. SE Ketua DPC Serikat Buruh Muslim Indonesia(SARBUMUSI), usai rapat dengan Aliansi Pekerja Jum’at(14/09/2018).

Berkaitan dengan hal itu Keberadaan PT. Pertamina EP Field Rantau selama ini, diduga tidak mendukung penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana diminta Qanun Aceh No.7/2014 yang telah disosialisasikan tanggal 04 Mei 2015 , ini dapat dilihat dari ketidak transparannya proses seleksi perekrutan tenaga kerja di PT. Besmindo sebagai perusahaan penerima pemborongan, dan sementara PT. Pertamina EP Field Rantau sebagai pemberi kerja terindikasi melakukan pembiaran dan keberpihakan dalam perekrutan tenaga kerja tersebut, kata Kamal

Baca Juga!  Akibat Dijalani Buldozer Milik BLHK, Jalan Aspal Desa Muka Sei Kuruk Hancur

Menurut Kamal, bahwa terjadinya pembiaran dalam proses seleksi penerimaan pekerja kontrak itu, yang diduga dilakukan PT. Pertamina EP Rantau berdasarkan kondisi yang terjadi. PT. Pertamina sebagai pengawas lapangan terkesan memberikan izin atas puluhan orang pegawai kontrak PT.Enrem dan PT. Bumi Jambi untuk bisa meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti seleksi dari ujian tulis sampai wawancara pada proses perekrutan tenaga kerja PT. Besmindo beberapa waktu yang lalu di Disnakertrans Kabupaten Aceh Tamiang. Apapun alasannya kehadiran para pegawai yang masih dalam masa kontrak dan ikut dalam proses perekrutan tersebut diketahui oleh pihak PT. Pertamina, karena mereka ( red : pelamar) datang menggunakan fasilitas (mobil PT. Pertamina) perusahaan dan disana ada saksi yang melihat keberadaan staf humas yang juga staf PT. Bumi Jambi yang ikut hadir dalam test atau seleksi tersebut.

Lebih jauh menurut Ketua DPC Sarbumusi, Kamal Ruzamal, SE, hal diatas tidak akan terjadi jika PT. Pertamina EP Field Rantau mengindahkan pasal 20 Qanun Aceh No.7/2014 dan mengkondisikan qanun itu sebagai bagian dari syarat kontrak kerja untuk semua pemenang lelang pekerjaan di Provinsi Aceh, karena hal ini terkait Otonomi Khusus yang dimiliki aceh dalam perekrutan tenaga kerja.

“ PT. Pertamina melalui perusahaan Besmindo seharusnya mengupaya kan perluasan kesempatan kerja bagi pelamar lokal dan ini merupakan kewajibkan penggunaan tenaga kerja lokal kecuali dalam hal tidak tersedianya tenaga kerja local lagi, karena hal ini sudah diatur dalam qanun aceh dalam hal perekrutan ketenagakerjaan” kata Kamal.
Dari penelusuran Sarbumusi ada 1050 calon pekerja lokal yang melamar dan hanya sebagian kecil yang lewat seleksi administrasi atau 188 calon, dan dari para pelamar yang lewat sebagian diisi oleh para pekerja yang masih berstatus bekerja di PT. Bumi Jambi dan PT. Enrem, dan bagi pekerja yang lewat seleksi tes tertulis dan wawancara nantinya akan disaring lagi pada tes kesehatan dan medical cek up.

Baca Juga!  Gelar Jumat Berkah, Kapolsek Sinaboi Berikan Bantuan Sembako Kepada Warga Kurang Mampu

Sangat jelas terlihat miskipun sebagian lowongan pekerjaan yang dibuka tidak membutuhkan skill ataupun keahlian khusus tapi tetap saja pelamar lokal diduga sulit lolos karena para pelamar didominasi oleh para pekerja dari yang masih berstatus pekerja aktif di PT. Bumi Jambi dan PT. Enrem, dan pada akhirnya patut diduga jika semua tahapan tes tersebut hanya merupakan diduga hanya formalitas semata, karena calon pekerja yang bakal diterima sudah ada daftarnya.

Bagi PT. Pertamina perekrutan via PT. Besmindo ini hanya merupakan proses merekrut kembali para pekerja yang loyal dan patuh pada Pengawas Lapangan PT. Pertamina walaupun pengalaman pas-pasan dan juga tidak peduli walaupun para pekerja itu bukan penduduk lokal ataupun saat ini masih berstatus KTP luar Aceh Tamiang, dan tidak merasa perlu dengan peraturan perundang-undangan aceh yang berlaku.

Ketidak patuhan PT. Pertamina terhadap peraturan perundang-undangan aceh juga dapat diitelusuri dari tidak adanya laporan tertulis yang dibuat PT. Pertamina kepada Disnaker atas pekerjaan pemborongan itu, sebagaimana di sebutkan pasal Pasal 34 Qanun Aceh No.7/2014, “Jenis kegiatan/pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada SKPK yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan”.
Memberikan laporan tertulis dan menerima bukti laporan tertulis dilakukan oleh PT. Pertamina, sementara meminta Disnaker sebagai penerima berkas lamaran (Red: bukan panitia) dilakukan oleh PT. Besmindo, sekilas seolah-olah kondisi ini sudah diberitahukan kepada Disnaker Aceh Tamiang sebagaimana disebutkan Qanun diatas, padahal tidak.

Baca Juga!  Kapolres Simalungun : Kasus Tenggelamnya KM Sinar Bangun Akan Di Bawa Ke Mahkamah Pelayaran

Apabila PT. Pertamina Field Rantau tidak memberitahukan tentang pemberian pekerjaan penunjang pemborongan penyedia tenaga kerja, PT. Besmindo secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tamiang, dan kemudian diterbitkan laporan penerimaan tersebut, maka maka hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan (PT.Pertamina).

Terlihat PT. Pertamina EP Field Rantau seperti mengulang kembali kasus lama tahun 2007 tentang 400 an Pekarya PT. Pertamina yang melakukan demo dan menuntut dijadikan karyawan tetap, sementara kasus sekarang diduga 61 orang atau lebih dari karyawan PT.Besmindo, Enrem dan PT.Bumi Jambi bisa secara otomatis nantinya menjadi karyawan PT. Pertamina karena keteledoran pihaknya tidak melaporkan secara tertulis pemberian pekerjaan pemborongan ini kepada Disnaker Aceh Tamiang, sebagaimana disebutkan pasal 36 ayat (2) Qanun Aceh No 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan (2)“Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan”, Kata Kamal.

“Jadi jika PT. Besmindo masih tetap meneruskan hasil rangkaian test yang sedang berjalan maka kami akan melakukan Somasi dan meminta Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Aceh No.7/2014 tentang Ketenagakerjaan” pungkas Kamal ketua DPC Sarbumusi Aceh Tamiang. (Tarmizi Puteh / Red)

Loading...