SMA N 1 Pekanbaru Dituding Lakukan Pungli

0
1256
IMG_20171002_112954

BuktiPers.Com – Pekanbaru (Riau)

Kepala Sekolah SMA N 1 Pekan Baru, Wan Rosita dikabarkan telah melakukan pungutan liar (pungli-red) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017. Mayarakat Kota Pekan Baru khususnya para orangtua siswa kelas X SMA N 1 Pekanbaru mengatakan bahwa pungutan liar (pungli) tersebut dengan modus uang pembangunan.

Pungutan liar yang dimaksudkan tersebut menurut sumber yang namanya minta dirahasiakan sejumlah 4 (empat) juta rupiah per siswa.

Lagi menurut sumber di lapangan, sekolah yang berdiri diatas tanah seluas 12.498 M2 itu adalah penerima dana BOS dari pemerintah namun masih mewajibkan para orangtua murid untuk membayar uang pembangunan.

“Sekolah itu kan milik pemerintah, tapi kami diwajibkan bayar uang pembangunan senilai 4 juta,” sebut sumber kepada BuktiPers.Com, Senin (2/10/2017).

Sekolah yang dipimpin ole Wan Rosita tersebut dituding telah menyalahi Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dimana pemerintah telah memprogramkan pendidikan semurah mungkin dengan tujuan agar seluruh warga dapat menikmati pendidikan.

Namun pendidikan murah ini tidak dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim No.159, Rintis, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Oleh Kepala Sekolahnya melaksanakan pendidikan dengan sistem komersil tanpa memperhatikan UU No 20/2003.

Dengan memungut uang sejumlah 4 juta dari setiap murid baru, sama halnya memperberat beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita luhur pemerintah Republik Indonesia sebagai mana amanah Undang-undang nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Dan hal itu pula yang selama ini menjadi keresahan bagi para rangtua murid. Namun sepertinya keresahan tersebut tidak menjadi pemikiran bagi Wan Rosita selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Pekan Baru. Hal ini terlihat dari kecuekannya pada awak media ini saat dimintai konfirmasi melalui sambungan WA. Yang bersangkutan malah berusaha mengalihkan perhatian wartawan dan mengarahkan agar meminta konfirmasi kepada para orangtua. Padahal, media ini memohon informasi kepada kepala sekolah atas infrmasi yang diperoleh dari orangtua murid.

Untuk itu diharapkan kepada aparatur penegak hukum di jajaran Polda Riau dan juga jajaran Kejari Riau agar segera lakukan penyelidikan terhadap pungutan tersebut. (Frans Samosir/Red)